Sekolah Rakyat, Pengkotakkan Pendidikan Hak Rakyat
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
LenSaMediaNews.Com, Opini–Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan dan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi terjebak dalam kondisi yang sama dengan orang tua mereka, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada tahun 2025 yang diperuntukkan jenjang SD, SMP, dan SMA (republika.co.id, 21-3-2025).
Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik kepada generasi muda untuk keluar dari kemiskinan. Setiap sekolah berasrama direncanakan menampung sekitar 1.000 murid. Dan dalam tiga bulan dari sekarang akan segera diresmikan 53 sekolah.
Program yang diinisiasi oleh Kementrian Sosial ini diakui presiden telah memiliki gedung dan lahan yang siap digunakan sehingga hanya memerlukan renovasi kecil. Sementara itu, 147 sekolah sisanya akan menyusul dalam waktu dekat. Target presiden, setiap tahun akan ada pembangunan 200 sekolah rakyat, sehingga dalam lima tahun ke depan, setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki minimal satu sekolah rakyat berasrama.
Menjawab banyak kekhawatiran masyarakat terkait dampak sekolah rakyat, apalagi banyaknya fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis bagi murid di Sekolah Rakyat, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh menjelaskan bahwa kehadiran sekolah tersebut bukan untuk menggantikan yang sudah ada. Sekolah Rakyat dibangun untuk melengkapi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.
Pemetaan dilakukan Tim Formatur dengan cermat hingga dipastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak mengambil jatah sekolah lain karena dihadirkan di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan. Salah satu prinsip utama pendirian Sekolah Rakyat yaitu menjangkau anak-anak yang belum memiliki akses ke sekolah (melintas.id, 26-3-2025).
Proyek Kapitalis, Benarkah Sasarannya Rakyat?
Apakah kebijakan presiden ini bisa disebut sebagai kabar baik? Sepertinya tidak bisa kita katakan demikian, sebab sangat mirip dengan program Makan Bergizi Gratis, yang memberi makan anak-anak Indonesia dalam sehari, sementara ketahanan pangan yang berkelanjutan proyeknya gagal semua. Lahan sudah tersedia, namun hanya menyisakan kerusakan ekosistem dan hilangnya ruang hidup masyarakat lokal.
Kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa inisiasi sekolah rakyat tidak berasal dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)? Persoalan pendidikan kita bukan saja tidak meratanya gedung dan sarana prasarana penunjang pendidikan, yang berakibat tidak meratanya pendidikan yang bisa diakses masyarakat. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahli bukankah hanya akan menunggu kehancuran?
Sekolah negeri bahkan sudah kehilangan banyak murid karena zonasi dan maraknya sekolah swasta. Jika benar pemerintah ingin komitmen memutus rantai kemiskinan maka benahi lebih dulu sekolah yang sudah ada. Tak perlu ada sekolah rakyat, seolah selama ini ada pemisahan istilah, sekolah bukan untuk rakyat. Atau jangan-jangan ini hanya proyek omon-omon penenang para pemodal besar yang ingin meluaskan usaha di bidang pendidikan?
Kalau anda pintar, anda masuk ke sekolah unggulan; jangan masuk ke sekolah negeri biasa. Atau jika Anda berasal dari keluarga kurang mampu, Anda masuk ke sekolah rakyat, jangan ke sekolah negeri. Bukankah sejatinya “education for all”?
Islam Jaminan Pendidikan Berkualitas dan Merata
Lagi-lagi, kebijakan populis otoriter disahkan pemerintah. Namun Presiden Prabowo membanggakan cepatnya berbagai kebijakan di eranya disahkan, dan rakyat dianggap hanya shok menerimanya, sungguh tak peka dan susah mati hati!
Dalam sistem Kapitalisme sungguh diragukan jika ada program dengan embel-embel gratis, karena di sisi lain pasti ada yang ditumbalkan sebagaimana program MBG. Efisiensi dan penambahan utang APBN sudah membawa dampak, lucunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.
Seharusnya fakta ini mampu membuka mata rakyat Indonesia, bahwa Islam telah sejak lama menawarkan sistem terbaik yang dicontohkan Rasulullah Saw. yaitu Daulah Khilafah. Sebuah sistem pemerintahan yang berbasis syariah.
Negara mandiri dengan sistem keuangan berbasis Baitulmal, dimana pos pendapatan ya berasal dari pengelolaan harta kepemilikan umum (SDA) dan harta kepemilikan negara ( fa’i, jizyah, kharaj dan lainnya) memberikan harta yang melimpah untuk menyediakan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, bukan hanya pendidikan tapi juga sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan.
Daulah tak hanya menyusun kurikulum berbasis akidah yang akan mencetak generasi berkepribadian unggul (Islam) tapi juga menyediakan infrastruktur pendukung dan SDM pendidikan yang berkualitas. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
