Rakyat Tenggelam, Indonesia Makin Kelam
Oleh: Syifa Ummu Azka
Hujan turun, sungai meluap
Janji manis, entah di mana
Dulu katanya mau berbenah
Nyatanya banjir tetap meraja!
Hujan turun deras, tapi bukan sekadar curahnya yang harus disalahkan. Setiap kali banjir melanda, penguasa sibuk menyalahkan cuaca. Sementara mereka sendiri bersembunyi di balik data teknis dan jargon pembangunan. Padahal, bencana ini bukan sekadar problem alam, melainkan problem sistemik yang terus dibiarkan tanpa solusi hakiki.
Banjir kembali terjadi di Jabodetabek dan sekitarnya. Puluhan sekolah rusak akibat terjangan air bah (Berita Satu, 09-03-2025). Sementara itu, peneliti BRIN menegaskan bahwa banjir di Jakarta dan Bekasi bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga dipicu oleh buruknya tata kelola lingkungan (Tribun Jabar, 09-03-2025). Tak heran, DPR pun dikritik karena proyek pembukaan 20 hektare hutan yang justru memperparah bencana ini (Tirto, 09-03-2025).
Pembangunan seharusnya bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan menambah kesengsaraan. Namun, dalam sistem kapitalisme, paradigma pembangunan justru mengorbankan kelestarian lingkungan demi mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi. Konversi lahan hijau menjadi beton terus berlangsung atas nama investasi. Hutan ditebang, resapan air dihancurkan, dan rakyat dibiarkan menjadi korban. Allah SWT telah mengingatkan, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia…” (QS. Ar-Rum: 41).
Bukannya melakukan mitigasi bencana yang kuat, pemerintah justru sibuk membangun infrastruktur tanpa arah yang jelas. Padahal, mitigasi yang lemah hanya akan memperpanjang derita rakyat. Banjir yang berulang adalah bukti nyata bahwa kebijakan saat ini gagal melindungi manusia dari bencana yang sejatinya bisa dicegah.
Berbeda dalam Islam, paradigma pembangunan dalam sistem Islam/ Khilafah selaras dengan pelestarian alam. Islam memandang penguasa sebagai raa’in (pengurus rakyat), bukan sekadar administrator proyek. Dalam Islam, pembangunan tidak hanya bertujuan mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keseimbangan alam dan kesejahteraan manusia. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (pemimpin) itu pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan penerapan Islam secara kaffah, pengelolaan tata ruang dan lingkungan akan berlandaskan prinsip syariat. Negara akan memastikan bahwa pembangunan tetap menjaga kelestarian lingkungan, menyediakan infrastruktur yang aman, serta memiliki sistem mitigasi bencana yang efektif. Banjir bukan lagi siklus tahunan yang dibiarkan berulang, melainkan masalah yang benar-benar dituntaskan.
Selama sistem kapitalisme masih bercokol, rakyat akan terus menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang abai terhadap lingkungan. Sudah saatnya kita beralih ke sistem Islam yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Dengan penguasa yang benar-benar menjalankan amanah sebagai raa’in, negeri ini akan bebas dari bencana yang sejatinya bisa dicegah.
Wallahu a’lam bishshawab. [LM/Ah]
