Kebijakan Solutif Demi Layanan Efektif
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
LenSa Media News.com, Presiden Prabowo menyinggung anggaran terbesar Indonesia yang dialokasikan untuk pendidikan. Berbeda dengan India dan Amerika yang mengalokasikan dana anggaran untuk pertahanan (viva.co.id, 11-12-2024).
Presiden juga menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan salah satu prioritas untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Pun demikian dengan bantuan sosial dan kebijakan subsidi berbagai kebutuhan rakyat. Layanan pendidikan dan kesehatan yang optimal akan mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Demikian lanjutnya.
Menyoal masalah layanan kesehatan, iuran BPJS masih menjadi isu hangat yang terus diperbincangkan. Sebagian besar masyarakat memang sudah merasakan manfaat layanan, namun tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan beban berat iuran yang harus terus dibayar setiap bulan.
Terlebih pada akhir tahun 2024, perubahan jumlah iuran menjadi perhatian. Iuran BPJS yang mengalami penyesuaian per 9 Desember 2024, secara langsung akan mempengaruhi anggaran rumah tangga masyarakat.
Di tengah keadaan ekonomi yang terus menghimpit, membuat masyarakat kian sulit memilih, antara tetap melanjutkan iuran atau berhenti dengan konsekuensi kehilangan manfaat layanan. Masyarakat pun kesulitan mengatur keuangan harian yang semakin sempit.
Refleksi Kebijakan Sekuler
Pernyataan kepala negara yang mengungkapkan pendidikan dan kesehatan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah pernyataan yang benar. Harapan pun muncul saat dinyatakan terhadap adanya peningkatan anggaran untuk kedua bidang layanan tersebut, yakni pendidikan dan kesehatan.
Namun sayang, pernyataan tersebut belum diselaraskan dengan kebijakan yang mendukung. Parahnya lagi, kebijakan yang kini ditetapkan menciptakan berbagai kesulitan hidup dalam memenuhi berbagai kebutuhan termasuk pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan.
Inilah refleksi diterapkannya kebijakan ala kapitalisme dalam setiap ranah kehidupan. Orientasi materi menjadi satu-satunya tujuan dalam mengatur urusan rakyat.
Kapitalisasi pendidikan dan kesehatan dalam kacamata kapitalisme merupakan sesuatu kebijakan yang niscaya. Belum lagi berbagai pungutan pajak yang jelas-jelas membebani rakyat, dan turunnya anggaran makanan bergizi gratis. Semua keadaan ini sebagai dampak penerapan sistem kapitalisme. Sistem rusak ini mendukung eksistensi keberadaan penguasa populis yang penuh pencitraan.
Penguasa yang hanya mengutamakan kepentingan oligarki dan elit politik sehingga mengesampingkan kepentingan rakyat. Kepemimpinan semacam inilah yang senantiasa membawa kerusakan bagi kehidupan rakyat. Wajar saja, kehidupan rakyat kian disulitkan oleh penetapan kebijakan yang zalim.
Kepemimpinan sekuler yang memisahkan agama dari sistem kehidupan telah membuat penguasa mengabaikan tugas mereka dalam mengelola rakyat. Negara hanya berfungsi sebagai pengatur dan penyedia fasilitas bagi para kapitalis oligarki.
Oleh karena itu, ketika pemerintah mengusulkan anggaran kesehatan dan pendidikan yang difokuskan pada peningkatan standarisasi profesi kesehatan, sebenarnya hal tersebut lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada rakyat.
Solusi Pasti
Sistem Islam menetapkan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan utama rakyat. Dan kebutuhan ini menjadi kewajiban negara dalam pemenuhannya. Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR. Al Bukhori).
Dalam sistem Islam, negara memiliki kewajiban menerapkan hukum syarak dengan menyeluruh agar amanah mengurusi rakyat. Keadilan pelayanan menjadi satu-satunya tujuan demi meraih rida Allah SWT. Islam memiliki mekanisme dan strategi khas untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.
Sumber dana negara yang ditetapkan dari berbagai pos seperti hasil pengelolaan sumberdaya alam yang amanah, ghanimah, fa’i, kharaj, khumus dan sumber dana lainnya, mampu memenuhi setiap kebutuhan individu rakyat. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan secara bijaksana mampu menjadi pijakan setiap kebijakan solutif yang mampu memberikan layanan optimal bagi rakyat.
Tidak hanya itu, pemimpin dalam sistem Islam pun memiliki karakteristik yang penuh iman dan takwa sehingga mampu menjadikan jabatannya sebagai sarana melayani rakyat. Inilah bentuk ketundukan pemimpin sebagai refleksi keimanannya pada hukum syarak.
Demikianlah Islam mengatur konsep pengurusan umat. Hanya dengannya kehidupan mampu gapai sejahtera. Keberkahan menjadi satu tujuan demi rahmat Allah SWT. yang melimpah.Wallahu’alam bisshowwab. [ LM/ry].
