Standar “Layak” ala Kapitalisme, Jauh dari Standar Ideal
Oleh : Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Lensa Media News – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait standar hidup layak menjadi sorotan. Terutama bagi kalangan buruh. BPS menyebutkan bahwa standar hidup layak sebesar Rp 1,02 juta per bulan (cnnindonesia.com, 28-11-2024).
Jelas, survei yang dirilis BPS ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI). Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat mewanti-wanti adanya salah paham terkait data tersebut. Pasalnya, buruh yang gajinya sudah Rp 3 jutaan saja, masih harus berhemat, mengingat pengeluaran bulanan saat ini sangat mahal. Semua standar yang ditetapkan ini bisa saja diindentikkan sebagai komponen hidup layak. Dasar komponen tersebut diperkirakan akan disiapkan pemerintah untuk menetapkan dasar penghitungan upah minimum provinsi (UMP).
Refleksi Pengaturan Rusak
Sebagian besar buruh harus menelan pil pahit. Kehidupan yang ada seolah tidak pernah berpihak pada buruh. Mereka harus banyak berhemat. Bahkan keadaan semakin buruk saat beban hidup bertambah berat. Penghematan yang terus-menerus berdampak pada hidup yang tidak layak. Kebutuhan primer harus ditekan sedemikian rupa hingga sulit mencapai kelayakan secara manusiawi. Salah satunya masalah tempat tinggal. Kebanyakan buruh hanya mampu menyewa tempat tinggal seadanya, karena penghasilan yang didapat per bulannya selalu kurang.
Sehingga dapat dikatakan bahwa standar hidup layak yang disebutkan BPS merupakan pernyataan yang keliru terkait kelayakan dan kecukupan hidup. Gaji Rp 1 jutaan saat ini sama sekali tidak mampu memenuhi standar kelayakan hidup yang cukup.
Konsep terkait gaji yang layak bagi buruh selalu memunculkan masalah yang tidak tuntas tersolusikan. Gaji buruh ditetapkan hanya berdasarkan standar hidup secara umum, tidak ditetapkan kebutuhan individu per individu secara umum. Paradigma ini selalu memunculkan sumber masalah. Inilah cara pandang sistem kapitalisme dalam menetapkan upah pekerja.
Dalam sistem kapitalisme, buruh hanya dipandang sebagai faktor produksi yang mampu ditekan seenaknya. Konsep inilah yang menetapkan penetapan gaji berdasarkan kebutuhan paling minimum. Dan kebutuhan ini dengan mudahnya diotak-atik berdasarkan kepentingan korporasi dan pengusaha. Berdasarkan konsep inilah, sistem kapitalisme tidak mampu memberikan upah yang manusiawi bagi pekerja. Segala bentuk kebijakannya ditetapkan berdasarkan perolehan keuntungan. Standar kelayakan hidup pun hanya ditetapkan berdasarkan angka khayali, bukan fakta yang sebenarnya terjadi.
Sistem Islam, Sistem Paling Manusiawi
Paradigma terkait penetapan standar hidup layak hanya mampu tersaji apik dalam sistem Islam. Sistem Islam menetapkan standar kelayakan hidup per individu berdasarkan pada jaminan kecukupan dan kelayakan yang diberikan negara kepada setiap individu rakyat. Bukan berdasarkan pada gaji yang diterima pekerja. Semua bentuk kebutuhan pokok, mulai dari sandang, pangan, papan, dan beragam kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan infrastruktur dijamin kecukupannya oleh negara secara langsung melalui mekanisme dan strategi yang khas.
Karena dalam Islam, pemenuhan setiap kebutuhan individu rakyat adalah kewajiban yang harus dipenuhi negara.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
“Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR. Al Bukhari)
Asas keadilan dan kesejahteraan menjadi asas utama dalam pengurusan rakyat. Terkait gaji pekerja, negara menetapkan gaji pekerja setara dengan usaha yang dikeluarkan. Bukan berdasarkan jam kerja. Ketrampilan dan keahlian seseorang bisa menentukan tingginya pendapatan. Namun, konsep ini pun tidak berhubungan langsung dengan kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup. Karena setiap kebutuhan difasilitasi oleh negara secara menyeluruh.
Dengan mekanisme demikian, kesejahteraan niscaya menjadi nyata. Tidak ada lagi kezaliman yang dirasakan pekerja karena negara turun langsung sebagai pengurus kebutuhan rakyat.
Inilah sistem Islam. Satu-satunya sistem yang menempatkan manusia sebagai individu utuh yang wajib dilayani sepenuhnya. Semua konsep ini hanya mampu diterapkan dalam satu institusi khas, khilafah. Dengannya, berkah tercurah sempurna bagi seluruh rakyat.
Wallahu a’lam bisshowwab.
[LM/nr]
