Awal yang Buruk, Bisakah Lebih Baik?
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
LenSa Media News.com, Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau masyarakat agar mewaspadai oknum-oknum yang menawarkan program uji coba makan bergizi gratis kepada masyarakat. Diketahui, oknum penipu tersebut mengaku sebagai pihak BGN, tetapi meminta dana dalam operasi berkedok uji coba makan bergizi gratis di sejumlah tempat di Indonesia ( beritasatu.com, 28-12-2024).
Demikian penjelasan Kabiro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyusul kasus puluhan pemilik katering di Kota Kediri menjadi korban penipuan karena tergiur menjadi supplier program fiktif MBG. Para korban diminta membayar uang jaminan hingga sebesar Rp 1 juta per kesanggupan menyediakan seribu kotak makanan, dengan total kerugian mencapai Rp 72 juta.
Dari hasil investigasi, penipuan dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat (Pokmas) bernama Manunggal Cipto Roso Kuliner, yang mengaku sedang mempersiapkan tender program MBG. Namun, lokasi Pokmas yang disebut berada di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, ternyata hanya lahan kosong tanpa aktivitas apa pun. Korban sebanyak 43 orang adalah pengusaha katering yang terdampak Covid-19 dan hari ini masih berharap cemas mendapatkan kembali uang mereka ( beritasatu.com, 27-12-2024).
Sejak Dicanangkan Banyak Godaan
Program Makan Bergizi Gratis yang awal dicanangkan sebelum Presiden Prabowo menang dengan nama Makan Siang Gratis, sudah sering berganti nama, nominal dan sasaran. Nominal dari Rp17.000, Rp 15.000, menjadi Rp10.000, dari susu sapi , susu ikan, berganti menjadi daun kelor. Untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil kini hanya anak sekolah SD.
Bahkan dana yang bakal terserap sebesar Rp450 triliun pertahun. Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, kala itu meyakinkan tidak akan mengganggu dana bansos, atau pun APBN tapi menggunakan sumber dana baru, dan itu sudah terealisasi, utang ke China. Yang merupakan hasil lawatan pertama Prabowo setelah resmi dilantik menjadi presiden ke China.
Melihat begitu seringnya perubahan, yakinkah bakal ada kebaikan di dalamnya? Bahkan terakhir, sebelum simulasi resmi pemberian makan gratis dimulai, sudah ada pihak yang mencoba memancing di air keruh dengan mengatasnamakan Dewan Badan Gizi Nasional dan dengan tega pula meminta sejumlah dana. Sama-sama pencari nafkah saling berebut peluang.
Inilah hasilnya jika sebuah kebijakan tak memiliki landasan visi misi yang benar. Dibangun hanya atas dasar omon-omon, asal nampak memiliki program hingga bisa menarik hati rakyat. Sekelas negara seharusnya bukan koridornya memiliki program Makan Bergizi Gratis, tapi lebih kepada bagaimana mengusahakan ketahanan pangan beserta kedaulatannya.
Karena sesungguhnya kewajiban negara bukan hanya mampu memberi makan, tapi juga kesejahteraan lahir batin. Perbaikan gizi, atasi kemiskinan dan perbaiki taraf kehidupan rakyat tidak akan bisa maksimal jika sistem aturan yang diterapkan dasarnya masih sekuler.
Ketika negara bersikap praktis sekuler, maka ia akan berusaha seminim mungkin mengurusi rakyatnya, hubungan yang terbangun antara negara dengan rakyatnya sebagaimana penjual dan pembeli, untung rugi , itulah mengapa, negara menjalin hubungan dengan pengusaha sedemikian mesra, karena ada keuntungan. Alhasil, kekayaan alam Indonesia yang semestinya bisa untuk menjamin kesejahteraan rakyat karena dikelola sendiri oleh negara, beralih kepada para korporasi melalui berbagai regulasi yang dibuat negara khusus untuk pengusaha itu. Lapangan kerja kian sempit untuk rakyat.
Sistem demokrasi turut memperlancar terpilihnya pemimpin yang abai kepada rakyatnya. Melalui money politik, setiap calon pemimpin maju hingga mencapai kemenangan. Setelah menang, upaya berikutnya adalah mengembalikan modal saat pemilihan, hingga lupa akan janjinya kepada rakyat. Lima tahun kepemimpinannya hanya untuk memperkaya diri dan mengembalikan utang kepada negara.
Islam Hadirkan Sistem Baku dan Mulia
Sulitnya bertahan hidup dalam sistem kapitalisme, memunculkan orang-orang individualis, opportunitis bahkan pragmatis. Apapun bakal ditempuh guna mendapatkan penghasilan, tipu menipu banyak dicontohkan oleh pejabat, politikus hingga pimpinan negara sendiri. Wajar di akar rumput pun tak jauh beda. Halal haram hanya wacana, meski mayoritas Muslim.
Dalam Islam, menafkahi keluarga adalah kewajiban syara bagi setiap pria yang baligh dan yang sudah menikah. Untuk itu negara akan membuka lapangan pekerjaan yang luas, tak hanya sebagai ASN tapi jenis-jenis pekerjaan yang lain pun akan disediakan. Termasuk pengusaha makanan yang tak memiliki modal untuk usaha.
Pengelolaan SDA yang melimpah oleh negara, akan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat, di sisi lain, negara akan menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pokok rakyatnya, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semua dipenuhi dengan cara langsung dan tidak langsung.
Rasulullah bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Wallahualam bissawab. [ LM/ry ].
