Susu Ikan Untuk MBG : Tidak Relevan Kok Dipilih
Oleh : Ummu Rifazi, M.Si
LenSa Media News–Jagat media sosial kembali diramaikan dengan polemik susu ikan yang dicanangkan menjadi alternatif pengganti susu sapi untuk program makan bergizi gratis (MBG) quick win presiden Indonesia (cnnindonesia.com, 13-09-2024).
Ahli gizi dr. Tan Shot Yen mengkritisi pemerintah yang hanya fokus terhadap susu. Sementara realitasnya Indonesia sudah tidak lagi menggunakan konsep 4 sehat 5 sempurna yang menjadikan susu sebagai pelengkap gizi.
Konsep 4 sehat 5 sempurna dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu dan permasalahan gizi saat ini, dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI no. 41 tahun 2014. Melalui beleid tersebut Indonesia dinyatakan sudah beralih ke pedoman gizi seimbang yang tidak lagi menjadikan susu sebagai kelengkapan gizi seseorang (lifestyle.sindonews.com, 18-09-2024).
Program Tambal Sulam, Ciri Khas Sistem Ekonomi Kapitalisme
Ketika pencanangan susu, baik susu sapi maupun susu ikan tidak relevan dengan pedoman gizi seimbang yang dijalankan negara Indonesia sejak tahun 2014, tentu lantas kita bertanya-tanya mengapa jenis minuman ini diwacanakan dalam MBG?
Ketika pencanangan jenis minuman ini telah menimbulkan polemik di dalam maupun luar negeri, Chief RnD dan Quality Control perusahaan susu ikan yang digadang bakal ikut program MBG justru menyambut baik dan berharap perusahaannya bisa terus meningkatkan kapasitas produksi susu ikan buatan pabriknya (kumparan.com, 19-09-2024).
Secara senada, Ketua umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pun berbesar hati penggunaan susu ikan dalam program nasional ini akan memberikan peluang bagi munculnya industri-industri baru, baik skala kecil maupun besar (cnnindonesia.com, 19-09-2024).
Tergambar sudah apa yang sebenarnya ada dalam benak penguasa negeri ini. Dimensi kebijakan yang dijalankan pemerintah seolah untuk rakyat, padahal sejatinya memberikan peluang usaha kepada banyak korporasi dan oligarki.
Untuk kesekian kalinya masyarakat harus makin menyadari inilah buah penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi di negeri ini. Dari sini saja tampak bahwa negara tidak berupaya menyelesaikan permasalahan ke akarnya, namun malah mencanangkan solusi tambal sulam.
Sesungguhnya munculnya berbagai masalah kesehatan yang cukup serius di tengah masyarakat seperti stunting, gizi buruk dan sebagainya merupakan kegagalan penguasa dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Seyogyanya permasalahan ini diselesaikan secara sistem, dan bukan dengan program MBG. Apalagi dengan mengijinkan pihak swasta untuk terlibat dalam pembiayaan MBG, sebagaimana dituturkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Realisasi kemitraan tersebut nantinya direncanakan lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate social responsibility/CSR) (cnnindonesia.com, 18-09-2024).
Masyarakat tidak boleh lupa bahwa sistem politik demokrasi berbiaya mahal. Dalam sistem ini, penguasa terpilih adalah kepanjangan tangan korporasi yang telah membesarkan mereka. Oleh karenanya negara berparadigma kapitalis akan senantiasa mengutamakan kepentingan korporasi.
Penyelesaian Tuntas Sampai ke Akar Berdasarkan SyariatNya
Kondisi kehidupan masyarakat akan berbeda jika negara menjalankan kepemimpinan berparadigma Islam. Kepemimpinan Islam akan melahirkan penguasa yang ikhlas melayani umat dan memiliki perhatian khusus pada kualitas generasi.
Dalam Islam generasi dipandang sebagai pembangun peradaban mulia. Keberlangsungan peradaban bisa terwujud jika ditopang oleh generasi kuat fisik dan kepribadian. Negara yang menjalankan sistem Islam secara kafah yaitu Daulah Khilafah Islamiyyah akan berupaya melahirkan generasi tangguh lewat terpenuhinya kebutuhan asasi per individu masyarakatnya yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan selayaknya.
Kebijakan Daulah Khilafah mewujudkan pemenuhan kebutuhan asasi rakyatnya akan didukung oleh konsep keuangan Baitulmal yang kuat. Pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang dan pangan akan dilakukan secara tidak langsung melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah.
Kedaulatan ketahanan pangan merupakan hal mutlak yang akan diupayakan Daulah Khilafah. melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal kepemilikan lahan pertanian, dukungan negara dalam sarana prasarana pertanian-perkebunan- peternakan, pemerataan distribusi pangan, penetapan harga yang mengikuti permintaan dan penawaran, dan kontrol negara terhadap potensi pelanggaran syariat dalam penyelenggaraannya.
Daulah Khilafah juga akan menerapkan politik industri yang mengarah kepada kemandirian industri dengan membangun industri alat-alat produksi yang menunjang inovasi dan teknologi pengembangan pertanian-perkebunan-peternakan.
Dengan kedaulatan tersebut, negara tidak akan tergantung pada pihak swasta, apalagi asing yang berpotensi menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat. Maasyaa Allah, allahummanshuril bil Islam, wallahualam bissawwab. [LM/ry].
