Benarkah Influencer di IKN untuk Pencitraan?
Lensa Media News, Surat Pembaca- Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah influencer untuk berkunjung ke IKN alias Ibu Kota Nusantara. Dengan tujuan untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. Kunjungan ini menuai pro-kontra, salah satunya karena dianggap membebani anggaran negara.
Menurut sejumlah pengamat politik, kujungan influencer ke IKN tidak begitu diperlukan. Semestinya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bagaimana cara mendatangkan investor ke IKN. Disisi lain, menurut Staf Khusus Presiden, Grace Nathalie. Kunjungan ini sebagai salah satu bentuk transparansi pada publik. Karena sudah banyak masyarakat yang penasaran dengan IKN. (Tempo, 8/8/2024)
Ini salah satu bukti sebuah pencitraan yang dilakukan penguasa dalam pembangunan IKN yang ternyata masih banyak permasalahan didalamnya dan terancam gagal. Yang amat sangat disayangkan lagi, ketika melakukan kunjungan tidak disertai dengan kunjungan kepada masyarakat yang terdampak dari pembangunan IKN.
Ibu kota adalah pusat kekuasaan yang menunjukkan kedaulatan suatu negara. Melakukan pembangunan melalui mekanisme investasi alias utang memiliki banyak resiko. Apalagi dalam sistem kapitalis neoliberalis saat ini, investasi bukan hanya sekedar masalah untung rugi dalam berbisnis, tetapi sekarang sudah menjelma menjadi alat penjajahan gaya baru.
Mirisnya, banyak masyarakat yang tidak menerima manfaat dari berbagai proyek pembangunan ini. Bahkan masyarakat harus menghadapi dampak yang ditimbulkan. Diantaranya hilangnya lahan penghidupan, rusaknya lingkungan hidup, diusir dari tanah yang sudah lama mereka diami, bahkan yang lebih parahnya pajak akan semakin bertambah besar.
Ini sudah membuktikan rusaknya kepemimpinan dalam sistem kapitalis. Saatnya umat meninggalkannya dan menggantikannya dengan kepemimpinan dalam islam yang telah diberi contoh oleh baginda Rasulullah Saw, dan telah berlangsung selama 13 abad lebih .
Di dalam sistem Islam, kepemimpinan ditegakkan atas dasar ruhiyyah dan pada hukum-hukum syari’at Islam. Pemimpin akan benar-benar menjadi periayah dan penjaga umat sehingga kesejahteraan akan dirasakan oleh setiap individu muslim.
Maka Islam memiliki solusi yang khas dalam membiayai pembangunan. Karena negara memiliki pos- pos pemasukan yang sesuai dengan syariat islam. Semisal dari kepemilikan umum negara, seperti gas, minyak dan tambang. Khalifah akan mengelola dan nanti bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Kalau pun pada saat itu tidak ada pemasukan dan khas baitulmal sampai kosong. Khalifah boleh mengambil kebijakan pajak dari kaum muslim laki-laki yang mampu. Dan setelah tercukupi pendanaannya maka harus segera diakhiri.
Maka bisa dipastikan dengan penerapan syariat islam secara kaffah mampu mewujudkan semua itu. Mulai dari sistem pemerintahan yang mandiri dan dari sistem ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat karena mengatur tentang kepemilikan dan pengelolaan harta.
Semua hukum Islam bisa tegak, harus disertai dengan tiga pilar ini: pertama individu yang bertakwa, kemudian negara menjamin suasana amar ma’ruf nahi mungkar pada semua individu masyarakat; dan yang terakhur adalah negara konsisten menerapkan syariat secara keseluruhan
Maka, dengan penerapan aturan Islam secara kafah, kesejahteraan seluruh umat pun akan tercipta. Dimana akan ada penguasa yang menjalankan peran sebagai pengurus dan pelindung rakyat, cinta pada rakyatnya dan rakyat pun mencintai pemimpinnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, kalian menghormati mereka dan mereka pun menghormati kamu. Pun sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun yang benci kamu. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” (HR. Muslim)
Waallahu a’lam.
Annisa
[LM, Hw]
