2045, Indonesia Emas, Indonesia Negara Adidaya?
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami usia emas yaitu genap berusia 100 tahun alias satu abad. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya.
Maka, Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/06/2023) (ekonomi.go.id).
Kementerian PPN/Bappenas kemudian menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan fokus pada 4 Pilar Visi Indonesia 2045 yaitu: pertama pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan dan keempat pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.
Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, maka pemuda diharapkan menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Dengan kreativitas, semangat, dan tekad, pemuda dapat menggerakkan perubahan positif dalam masyarakat.
Kebijakan Sambil Menyelam Minum Air Ala Kapitalis
Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyatakan mendukung dengan salah satu implementasinya adalah program makan siang gratis bagi anak sekolah dan santri, sejak usia prasekolah hingga SMA dan sederajat (republika.co.id, 24/1/2024).
Ketua Aksi Sahabat Gibran (AksiBaGi) Dadi Krismatono, dalam simulasi makan siang sehat, bergizi, dan terjangkau di Kajen, Kabupaten Pekalongan, Rabu (24/1/2024) mengatakan, ternyata program ini tidak hanya memberi manfaat bagi anak sekolah dan santri, namun juga mampu menggerakkan kewirausahaan lokal, karena kebutuhan penyediaan makan siang dalam jumlah besar setiap hari tersebut merupakan peluang bisnis.
Dadi menjelaskan, program makan siang gratis ini meningkatkan permintaan terhadap pangan dan jasaboga lokal, sehingga pada gilirannya akan mendorong gairah kewirausahaan lokal karena menjadi peluang bisnis dengan permintaan yang stabil sepanjang tahun.
Untuk maksud itu maka dibutuhkan pelatihan kiat berwirausaha dan AksiBagi telah berkolaborasi dengan Perkumpulan Penyedia Jasaboga Indonesia (PPJI) memasukkan materi menyiapkan bisnis jasaboga, selain materi tentang keamanan pangan dan kebutuhan nutrisi untuk anak dan remaja.
Wakil Sekjen II PPJI Budi Syahmenan menilai, program makan siang gratis Prabowo-Gibran ini akan berkembang menjadi gerakan kewirausahaan lokal yang meluas.
Sambil menyelam minum air, peribahasa ini yang kiranya paling menggambarkan betapa pemangku kebijakan negeri ini tak punya konsep baku, pun terhadap pemenuhan urusan rakyatnya. Yang tampak mata hanya peluang bisnis semata. Pokok perkaranya apakah menguntungkan atau tidak, memberikan manfaat materi atau tidak.
Solusi Jauh Panggang Dari Api
Semestinya ada upaya lebih serius mendudukkan masalah ini, kita bercita-cita meraih tujuan negara adidaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu cita-cita ini tidak hanya untuk satu atau dua minggu, namun untuk selamanya maka disebut pembangunan berkelanjutan.
Berapa lama program makan gratis ini mampu memberi kesejahteraan kepada rakyat? Apakah dananya mencukupi dan berapa banyak pengusaha yang bisa menikmati kesuksesan dari program ini? Dan apakah dengan ini akan sampai kepada Indonesia adidaya?
Inilah frame berpikir ala kapitalisme, cenderung pragmatis tanpa melihat akar persoalannya. Ketika kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi diterapkan ia akan menciptakan berbagai kesenjangan dan penderitaan, sebab kekuasaan riil negara akhirnya berpindah kepada pemilik modal. Terutama sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak akan dieksploitasi (baca: penjajahan) secara serakah asal ada modal dan negara melegalkan kebijakan agar semakin mudah melenggang.
Dampaknya, kesehatan mahal, pendidikan mahal, keamanan tak ada, berbagai harga kebutuhan pokok mahal, beberapa barang kebutuhan pokok bahkan hilang di pasaran atau hilang akibat ulah mafia penimbun. Belum lagi berbagai biaya yang harus dibayar rakyat semisal listrik, air dan pajak. Sejahtera kian jadi ilusi.
Butuh Pemimpin yang Berkarakter Negarawan
Pemimpin yang hanya menawarkan solusi receh jelas sangat merugikan rakyat. Kelak ketika ia terpilih akan menjadi masa lima tahun yang menderita. Namun ini sekaligus menjadi bukti bahwa demokrasi tak akan mungkin melahirkan seorang pemimpin yang berkarakter negarawan. Yaitu yang tak hanya menampilkan sosok cerdas, cekatan tapi juga memiliki visi misi akhirat.
Hal itu hanya ada dalam sistem Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Di sinilah perbedaanya, pemimpin dalam Islam sangat sadar bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban.
Hanya Islam yang memiliki konsep bernegara hingga menjadi negara adidaya, tanpa bantuan asing apalagi organisasi besar internasional. Tapi dengan syariat Allah swt. Logikanya, bumi ini ciptaan Allah, maka apakah manusia yang lebih tahu bagaimana mengaturnya? Wallahualam bissawab. [LM/ry].
