Drama Bansos di Tengah Sulitnya Kehidupan
Lensa Media News, Surat Pembaca- Kondisi rakyat saat ini makin susah. Barang kebutuhan pokok terus naik, minimnya lapangan pekerjaan, gaji pegawai yang tak mencukupi, PHK di mana-mana bahkan tak sedikit perusahaan yang gulung tikar serta segudang problem kelaparan yang tak bisa dihitung. Rakyat berharap pada pemerintah, namun tak juga menyelesaikan masalah. Bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diterima rakyat pun tak luput dari persoalan. Penyaluran yang tidak tepat sasaran, tidak merata, serta problem penyalahgunaan dana bansos yang menyertainya.
Sangat disayangkan, saat rakyat sedang kesulitan, pemerintah justru mengurangi 690 ribu keluarga penerima bansos beras 10 kg per bulan yang awalnya 20,66 juta penerima kini menjadi 21,35 juta. Pemerintah mengklaim penerima dana bansos saat ini sudah menurun karena faktor kematian, pindah lokasi dan kemampuan penerima bantuan. Pengurangan ini berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditunjuk oleh Presiden. Meski begitu, presiden menjanjikan akan memperpanjang bantuan beras 10 kg pada Januari-Maret 2024 jika APBN masih mencukupi.
Bagaimana mungkin berharap pada APBN, sementara Indonesia adalah negara yang ekonominya berbasis utang. Bunga utang yang membengkak setiap tahunnya makin memperparah kondisi APBN. Sudahlah rakyat pusing memikirkan biaya hidup ditambah beban pajak yang juga menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Kebutuhan primer rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dirasa sangat jauh dari harapan. Sementara pemerintah sibuk menambah infrastruktur yang belum tentu bahkan tidak dibutuhkan oleh rakyat. Parahnya lagi, sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat justru dikelola dan diprivatisasi oleh asing. Inilah ciri khas sistem kapitalisme.
Di dalam sistem Islam, akidah dijadikan sebagai landasan negara, sehingga kepemimpinan yang dijalankan semata-mata dalam rangka mengemban amanah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah sesudah beliau. Islam mewajibkan kepala negara mengayomi dan memenuhi kebutuhan rakyat secara keseluruhan. APBN negara berasal dari jizyah, fa’i, kharaj, ghanimah serta pengelolaan sumber daya alam yang sesuai syariat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bukan hanya sekedar bantuan sosial melainkan jaminan pendidikan, kesehatan dan keamanan sudah menjadi tanggung jawab negara.
Fatimah Nafis
[LM, Hw]
