Rempang, Tumbal Investasi ala Kapitalisme
Oleh. Ummu Usamah
Lensa Media News – Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang dilalui oleh Jembatan Barelang yang terletak di Provinsi Riau. Penduduk Rempang sudah menempati pulau itu sejak tahun 1800-an dan hingga saat ini mereka masih menjaga kelestarian alam berupa hutan dan perairan serta budaya Melayu.
Sesaat lagi, mereka diharuskan mengosongkan tanah airnya karena akan dibangun mega proyek Rempang Eco City. Dikutip dari cnnindonesia.com (Rabu, 13 September 2023), proyek pengembangan Rempang Eco-city sebetulnya mencuat pada tahun 2004. Saat itu, pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, menggandeng PT Makmur Elok Graha menandatangani perjanjian kerja sama. Berdasarkan konfirmasi dari salah satu pegawai di PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan tersebut adalah anak usaha dari Artha Graha Group milik taipan Tomy Winata. Dan Proyek ini masuk ke dalam proyek strategi nasional pada tahun 2023 yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Investasi Memihak Siapa?
Proyek ini dilaksanakan dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Namun kenyataannnya, yang diuntungkan adalah para korporat kapitalis. Apalagi dengan semakin mudahnya para investor asing datang untuk mengembangkan uangnya di Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan golden visa yang bertujuan untuk mendatangkan WNA berkualitas ke Indonesia dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Layanan golden visa ini memungkinkan WNA bisa menetap di Indonesia dalam waktu 5 hingga 10 tahun dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah utamanya menyetor dana untuk investasi senilai Rp5,3 miliar sampai Rp760 miliar (Sumbar.antaranews.com, 11 September 2023).
Demi kepentingan para investor rakyat pun menanggung akibatnya. Penggusuran terhadap tempat tinggal mereka dilakukan, untuk dibangun industri milik para kapitalis. Pulau yang memiliki luas wilayah 16.583 hektare ini terdiri dari dua kelurahan Rempang Cate dan Sembulang. Menurut Badan Pusat Statistik, total warga yang menempati Pulau Rempang saat ini ditaksir mencapai 7.512 jiwa. MEG diberi mandat untuk menggarap 17 hektare lahan atau seluruh lahan di Pulau Rempang. Artinya, seluruh warga di kepulauan tersebut harus direlokasi agar rencana pembangunan proyek tersebut bisa berjalan lancar. Meski dalam rencana pembangunan proyek ini, pemerintah Batam menargetkan pengembangannya mampu menyerap hingga 306.000 tenaga kerja hingga 2080 nanti(tirto.id/13 September 2023).
Selama sistem kapitalisme masih tegak berdiri di negeri ini, niscaya rakyat akan terus ditumbalkan untuk kepentingan para kapitalis. Karena mereka lah pemilik kekuasaan sesungguhnya dalam sistem kapitalis, yaitu sebagai pemilik modal dan pengendali kebijakan.
Investasi adalah Donor Darah Pembangunan Ekonomi Kapitalisme, Bagaimana dalam Islam?
Tujuan pembangunan dalam kapitalisme adalah untuk meningkatkan PDB dan pendapatan per kapita. Namun indikator PDB dan pendapatan per kapita tidak menunjukkan pemerataan kesejahteraan rakyat karena yang berpenghasilan tinggi dan rendah dihitung sama. Tanpa memperdulikan pemerataan.
Sedangkan dalam Islam, tujuan pembangunan adalah pemerataan kesejahteraan kepada setiap individu rakyat. Sehingga harus dipastikan bahwa setiap individu terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan,kesehatan,pendidikan, dan keamanannya.
Demikianlah Alllah Al Mudabbir, Sang Maha Pengatur yang Sempurna, telah memberikan syariat Islam untuk meriayah alam semesta, termasuk masalah pembangunan negara.
Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Nizaml Al Amwaal menuliskan bahwa sumber penerimaan negara terdiri fai’, kharaj, jizyah, pajak, kepemilikan umum (sumber daya alam, listrik, dan aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus), dan shadaqah (zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, dan zakat ternak). Sumber-sumber pendapatan ini lah yang dikelola oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Investasi bukanlah sumber pemasukan bagi negara dalam Islam. Ia tak lain sebuah kamuflase penjajahan ekonomi ala kapitalisme yang bahayanya disamarkan dan disembunyikan. Investasi juga dapat mengancam mengancam marwah dan kedaulatan negara, apalagi jika investornya adalah asing. Lalu, masihkah kita rela jika bumi Allah Swt. kembali tercabik akibat kerakusan manusia akibat sistem yang rusak dan merusak ini?
Wallahu a’lam
[LM/nr]
