Situs Pemerintah Disusupi Konten Perjudian, Pengawasan Negara Dipertanyakan
Oleh: Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Lensamedianews.com-Konten perjudian terus merambah. Bahkan diketahui sejak 2022, ditemukan konten perjudian yang “menunggangi” situs-situs pemerintahan. Lantas, bagaimana sebetulnya pengawasan pemerintah terkait hal ini?
Lemahnya Pengawasan Negara
Kementrian Komunikasi dan Informatika menemukan setidaknya ada 9.025 situs pemerintahan yang disusupi konten judi online. Data tersebut diketahui sejak kurun waktu 1 Januari 2022 hingga September 2023 (republika.co.id, 10/9/2023). Samuel Abrijani selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, menyebutkan pihaknya telah meminta situs pemerintahan untuk menghapus konten judi pada situs yang dikelolanya.
Penyusupan akun judi online pun terjadi di akun DPR RI. Diketahui akun Youtube DPR RI menampilkan empat live streaming judi online pada 6/9/2023 lalu. Dan kejadian ini terjadi selama beberapa jam (CNBCIndonesia.com, 7/9/2023). Bahkan foto profilnya pun diganti dengan judi online.
Sebelum kejadian ini, ada beberapa situs pemerintahan yang juga kena retas situs judi online. Diantaranya situs Bawaslu Makassar, Sub Domain Kementrian Pertanian, Situs Kementrian Perhubungan dan masih banyak situs pemerintahan lainnya. Masing-masing situs tersebut tak mampu diakses seperti biasa, dan ditunggangi situs judi online. Setelah beberapa saat, situs judi online ini dengan sendirinya menghilang.
Praktisi IT, Seniman S.KOM., M KOM, menyebutkan situs-situs pemerintah memang mudah diretas. Karena situs pemerintah tersebut biasanya kurang diupdate (detiknews.com, 17/3/2023). Tak ada pemeliharaan sebagaimana mestinya. Situs pemerintahan biasanya kurang update word press, jomla, bahasa program PHP pun seharusnya mesti diupdate. Demikian lanjutnya. Seniman pun melanjutkan bahwa situs-situs judi online yang “menunggangi” situs pemerintah, kebanyakan dari luar negeri. Namun, jika penanggulangan yang baik segera dilakukan, situs pun akan berjalan normal kembali.
Peretasan yang dialami oleh banyak situs pemerintah umumya terjadi dengan metode web defacement, yakni mengganti tampilan pada halaman utama website. Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mengungkapkan bahwa setiap harinya domain go.id rentan diretas. Hal ini senada dengan pernyataan BSSN (Badan Siber Sandi Negara). Berdasarkan pantauan ID-SIRTII, kebanyakan situs pemerintahan pernah diretas situs judi online, antara lain situs Kejaksaan Negeri Garut, Pemerintah Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Indramayu, dan masih banyak lagi.
Beberapa penyebab situs pemerintah mudah diretas hacker, antara lain, belum memakai secure hosting, belum memakai secure coding, jarang melakukan tes keamanan, kurangnya maintenance situs, dan kurangnya kesadaran tentang keamanan siber (www.helios.id, 2022).
Kasus peretasan bukan pertama kali ini ditemukan. Kasus ini terus berulang dan belum juga ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah peretasan yang berulang. Fakta ini pun menunjukkan betapa lemahnya pengawasan negara terhadap keamanan situs pemerintahan.
Jalan pintas sering dilakukan lembaga-lembaga pemerintahan untuk meminta pihak swasta untuk melakukan pengamanan data. Hal ini pun membuat publik bertanya-tanya, sebetulnya bagaimana kualitas pengawasan negara dalam pengamanan data-data negara?
Faktanya, yang banyak disusupi adalah situs-situs pemerintahan yang notabene memiliki anggaran khusus dan sumberdaya yang mumpuni dalam rangka penjagaan data-data negara. Seharusnya kondisi ini tak terjadi. Namun kenyataannya, kejadian ini justru terus berulang. Hal ini menunjukkan tidak adanya upaya serius dari pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur elektronik dalam negeri.
Dampak peretasan tentu sangat berbahaya bagi negara dan rakyat. Karena setiap data yang ada bisa jadi disalahgunakan untuk kejahatan, misalnya akses judi ataupun pinjaman online. Data-data rakyat bisa dimodifikasi dan dimanipulasi sehingga menimbulkan kerugian dan kezaliman.
Sebetulnya, negeri ini memiliki ahli-ahli IT yang berpotensi untuk mencegah peretasan terjadi. Namun sayang, pemerintah nampaknya belum memandang hal ini sebagai kasus yang urgent. Padahal dana yang digunakan untuk menjaga stabilitas sistem elektronik milik Kominfo, mencapai Rp 1 Trilliun (www.kominfo.go.id, 2022), masih dipertanyakan hingga sekarang. Semestinya besaran dana ini mampu menjaga situs-situs pemerintah sulit diretas.
Lemahnya keseriusan negara dalam masalah peretasan ini menunjukkan minimnya political will, yakni keinginan politik untuk mensolusikan masalah tersebut. Inilah hasil penerapan sistem kapitalisme. Sistem yang hanya mengutamakan keuntungan materi dalam setiap kebijakannya. Sistem ini telah lalai mengurusi urusan rakyat, salah satunya menjaga keamanan data rakyat. Setiap individu rakyat hanya dipandang sebagai obyek yang bisa dengan mudah dikapitalisasi. Alhasil, kebijakan yang ada pun tak diprioritaskan untuk menjaga keselamatan dan nyawa rakyat.
Islam, Menjaga Keselamatan Data Rakyat
Islam adalah sistem sempurna yang menjaga umat secara menyeluruh. Dan konsep ini menjadi prioritas dalam kepemimpinan dalam bingkai institusi Khilafah.
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR. Muslim).
Islam menetapkan Khilafah sebagai junnah (perisai) yang mampu menjaga umat. Negara akan benar-benar menjaga setiap kepentingan rakyat. Termasuk pembiayaan untuk pengamanan data-data rakyat. Setiap kebijakan yang ditetapkan Khilafah, selalu ditujukan untuk menjaga umat. Sebagai bentuk refleksi ketundukan pemimpin atas hukum syara’ yang mengatur kehidupan. Wajib ditaati dengan sepenuhnya ketaatan.
Khalifah, pemimpin Khilafah, akan menetapkan para ahli IT, yang memiliki keahlian khusus untuk menjaga situs-situs pemerintah demi keamanan data-data negara dan rakyat. Semua dana disediakan Khilafah dalam pos-pos Baitul Maal. Demi menjaga data-data rakyat yang juga bermakna menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, konsistensi penjagaan data di dunia maya dan dunia nyata akan terwujud sempurna. Wallahu a’lam bisshowwab. [LM/UD/ry].
