Polemik Migor yang Bikin Horor
Oleh: Lilieh Solihah
Fenomena kelangkaan minyak goreng semakin menjadi, hal ini terjadi sejak akhir tahun 2021. Bahkan minyak goreng dipatok di atas harga eceran tertinggi. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng. Itu pun tidak berlangsung lama, karena terjadi kelangkaan minyak goreng.
Rakyat pun rela mengantri berjam-jam demi mendapatkannya 2 liter. Bahkan ada seorang ibu dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, meninggal dunia karena kelelahan mengantri. Pun tidak sedikit rakyat yang protes dengan susahnya mencari migor, mereka memprotes sikap para penguasa yang terkesan sibuk berpolitik dan mengurus kepentingan sendiri untuk bagi-bagi kekuasaan. Di saat migor langka, tak hanya itu yang lebih menyakiti hati rakyat adalah ketika ditemukan beberapa partai politik yang melakukan pembagian minyak goreng kepada rakyat. Bahkan ada salah satu partai politik yang membagikan minyak goreng gratis hingga 10 ton, sementara partai lain menggelar operasi gelar pasar murah.
Walhasil muncul pertanyaan, dari mana partai tersebut mendapatkan migor di tengah kelangkaan yang semakin memprihatinkan? Maka tak salah jika rakyat berspekulasi bahwa partai-partai tersebut juga turut menimbun, alih-alih para emak yang disalahkan karena katanya panic buying yang jadinya menimbun migor di rumah masing- masing.
Namun setelah kelangkaan terjadi, tiba-tiba migor hadir kembali dengan harga yang berbeda. Tentu hal ini semakin mengejutkan hati rakyat, kenapa di saat harga agak murah tapi langka? Dan di saat harganya yang ‘wah’, tetiba minyak banyak di pasaran.
Ya, beginilah fakta gambaran watak rezim neoliberal dan politisi sekuler dalam sistem pemerintahan demokrasi. Saat rakyat bertaruh nyawa untuk memenuhi kebutuhan pangan, penguasanya malah sibuk mengamankan kursi kekuasaan. Bahkan memanfaatkan kondisi terpuruknya rakyat demi kepentingan politik. Tak heran jika kelangkaan dan mahalnya minyak goreng terjadi di negeri produsen terbesar minyak sawit di dunia.
Jika menelusuri konsep pemerintahan demokrasi, maka kejadian seperti ini bukanlah hal yang tabu. Sebab asas politik dalam demokrasi adalah manfaat dan kepentingan. Karena itu di mana ada kepentingan, di situ ada partai mengharap keuntungan. Sementara rakyat hanya dibutuhkan saat merebut kompetisi pemilu, selebihnya peran dan suara rakyat diabaikan. Sistem demokrasi hanya menghasilkan pemimpin tak amanah dan aktivitasnya jauh dari pengurusan umat, namun justru dekat dengan mengurusi kepentingan pemilik modal.
Sistem demokrasi adalah sistem batil. Telah banyak kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, kebatilan dari sistem politik demokrasi tidak boleh dibiarkan. Umat Islam harus melek politik, jangan ‘cuek’ dengan politik. Jika umat peka terhadap politik, itu akan menjauhkannya dari umat yang bisu, mendiamkan kebatilan, dan tidak membela kebenaran.
Nabi Saw. bersabda: Allah Swt. berfirman, “Ada tiga jenis orang yang Aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari).
Dalam melawan kemungkaran dibutuhkan kesadaran dalam politik dengan benar. Umat tidak boleh buta dengan politik. Karena politik dalam Islam bukan sebatas bicara kekuasaan. Politik Islam adalah riayah suunil ummah (mengurusi urusan umat) dan salah satu aktivitas politik adalah meluruskan penguasa yang zalim, mengoreksi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Islam, serta menasehati penguasa. Aktivitas ini terwujud dalam dakwah amar ma’ruf nahi munkar.
Politik pragmatis sistem sekuler, sejatinya tidak akan melahirkan pemimpin dan politisi sejati. Sebab mereka menganggap politik hanyalah cara untuk meraih kekuasaan dan memerintahkan kekuasaannya dengan segala cara dihalalkan.
Dalam Islam, politik mendapatkan tempat dan kedudukannya bisa menjadi wajib karena mengurus dan memelihara kaum muslimin merupakan kewajiban dari syariat Islam. Tujuan poltik dalam Islam adalah menerapkan syariat Islam sebagai solusi fundamental bagi permasalahan umat manusia termasuk dengan terpenuhinya kebutuhan pangan. Walahu a’lam bishshawab.
[ah/IF]
