Minyak Goreng Sulit, Rakyat Kian Menjerit
Oleh: Roida Erniawati
Lensa Media News – Polemik minyak goreng telah menarik perhatian masyarakat luas akibat mahal dan langka. Masyarakat rela antre panjang karena takut tidak mendapatkan jatah minyak goreng untuk kebutuhan dapur. Pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan subsidi harga minyak namun barangnya hilang di pasaran, saat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dicabut mendadak stok melimpah ruah. Publik berspekulasi ada permainan oligopoli pada sekelompok kartel. Hal ini membuktikan kurang ketatnya pengawasan atas pendistribusian komoditas kebutuhan pangan rakyat. Perlu ditanyakan, apa sebenarnya akibat kelangkaannya?
Dilansir dari Kumparan.com bahwa Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, mengatakan pada 2010 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum 20 produsen minyak goreng karena terbukti membentuk kartel untuk mengatur harga minyak goreng. Dapat disimpulkan ada permainan kartel untuk mempermainkan harga minyak goreng, mereka senantiasa mengawasi pasar untuk memperhatikan harga tersebut.
Negara terkenal pengekspor sawit terbesar, namun rakyat kesulitan mendapatkan minyak, bukankah itu statement di luar nalar? Di sisi lain ada kelompok oknum partai yang membagikan minyak goreng dan menjualnya dengan harga murah di tengah kelangkaannya, ini menandakan ada praktek penimbunan. Ironisnya, wakil rakyat yang tugasnya mengapresiasi rakyat, malah sibuk tebar janji dan menyiapkan diri untuk pemilu.
Dari sinilah kita bisa mencermati kinerja kepemerintahan yang tak bisa diharapkan lagi untuk mengupayakan suatu perubahan karena kebijakan yang ia tawarkan selalu menimbulkan polemik-polemik baru.
Rezim liberal dan politik sekuler hanya menguntungkan pada pihak yang berkuasa dan bermodal. Rakyat senantiasa dijadikan objek korban. Masyarakat sudah bosan lihat ulah pemerintah, tidak ada kepercayaan lagi atas janji-janji yang selama ini mereka tebarkan.
Dengan bertambahnya penderitaan, umat sendiri yang akan menuntut perubahan. Dengan beralih sistem kepemerintahan versi Islam, semua praktek yang merugikan umat akan dihukum tegas. Islam memberikan sanksi jera untuk penimbunan, monopoli, oligopoli, penipuan dan yang lainnya. Tugas wajib pengemban negara adalah mengurusi kemaslahatan rakyatnya, bukan malah mencari peluang keuntungan semata seperti negara wakanda.
[hw/LM]
