Pentingkah Pemindahan Ibu Kota di Saat Pandemi Masih Melanda
Akhir- akhir ini sedang ramai diperbincangkan tentang rencana pemindahan ibu kota baru. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ingin menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022, yakni dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), namun rencana itu menuai kritik tajam dari berbagai pihak termasuk DPR, salah satu anggota DPR Marwan Ali Hasan mengatakan PEN murni dialokasikan untuk memenuhi masyarakat selama Covid-19, banyak pihak lain juga menyatakan tidak habis pikir kenapa pemerintah menggunakan dana PEN untuk mega proyek Ibu Kota Negara baru (IKN). (Kontan.co.id, 18/1/2022).
Senada dengan yang lain, Ekonom senior Indef, Faisal Basri juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mampu memulihkan ekonomi negara, pasalnya saat ini ada 52,8 persen penduduk Indonesia yang status ekonominya tidak aman, itu artinya separuh lebih penduduk Indonesia dalam keadaan miskin. Negara semestinya menyelamatkan penduduk dari jeratan kemiskinan, terlebih saat ini juga masih dalam kondisi pandemi.
Dari sejak awal rencana pemindahan ibu kota ini terus menuai polemik. Hingga proyek ini dijalankan juga masih banyak pihak yang menentang proyeknya. Karena memang tidak memiliki urgensi. Apa sebegitu pentingkah pemindahan ibu kota dibanding untuk kesejahteraan rakyat?
Ya, inilah jika kita hidup dalam sistem liberal kapitalis, penguasa tidak berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat. Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem Islam menempatkan rakyat sebagai pemilik sejati kekuasaan. Sementara penguasa posisinya sebagai pemegang amanat umat untuk memimpin dan mengatur dengan syariat Islam dan didedikasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam sistem Islam seorang penguasa bertanggung jawab penuh atas semua aturan yang diberikan karena ia paham bahwa semua perbuatannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Wallahualam bisshawab.
Lilieh Solihah,
[hw/LM]
