Menebas Corona Atau Pindah Ibu Kota?

Di tengah mewabahnya virus Corona (Covid-19) yang sedang melanda berbagai negara bahkan di negeri tercinta kita Indonesia. Pemerintah tetap menjalankan rencana pindah ibu kota. Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Menteri koordinator Marfes Jodi Mahurdi menyatakan, proses pemindahan ibu kota negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana. Menurutnya tak ada perubahan meskipun di tengah mewabahnya virus Corona (Covid-19). Marfes menyampaikan bahwa saat ini persiapan “Masih on the track“. (Detik finance, 25/3/2020).

Dia menjelaskan kementerian yang dipimpin menteri koordinator kemaritiman dan investasi (marves) Luhut Binsar Panjaitan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan komunikasi dengan para calon investor, yang berminat investasi pada proyek IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).

Tim dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama kementerian keuangan, juga terus melakukan komunikasi intens dengan berbagai investor dan mitra join venture untuk pengembangan ibu kota.

Di tengah mewabahnya virus Corona yang sudah memakan banyak korban jiwa, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan menangani wabah ketimbang mengurusi proyek pindah ibu kota. Ini jelas membuktikan bahwa pemerintah seakan berpihak kepada kepentingan pengusaha dan para investor dibanding mengurusi rakyat yang terkena wabah. Pemerintah enggan melakukan lockdown atau karantina wilayah yang mana mengharuskan pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk membiayainya. Malah, pemerintah menyerahkan urusan wabah ini ke masing-masing individu dengan cara membuka donasi dalam rangka menangani wabah Covid-19 ini.

Sungguh, hal ini memicu banyak tanya. Ada apa di balik proyek IKN, sehingga pemerintah terkesan lalai dalam menangani kasus Covid-19 dan lebih memprioritaskan proyek tersebut? Ini menunjukkan bahwa penetapan prioritas yang salah dalam kebijakan kapitalistik. Dimana pemerintah justru mendahulukan kepentingan kapitalistik ketimbang mengurusi wabah Covid-19.

Jelas begitu nyata di balik proyek pindahnya ibu kota ada kepentingan ekonomi investasi kapitalistik yang menguntungkan bagi pemerintah. Inilah penyebab kenapa pemerintah seolah lambat dalam mengurusi rakyat yang tengah menghadapi pandemi Covid-19. Padahal seharusnya yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah menjamin kesejahteraan rakyat dan kenyamanan bagi rakyat yang sedang dilanda wabah dengan membiayai korban dan masyarakat yang terdampak wabah. Bukan kenyamanan bagi kapitalis, pengusaha maupun investor yang justru akan menyengsarakan rakyat.

Islam telah mengajarkan bagaimana tanggung jawab negara dalam mengurusi rakyatnya, baik dari kebutuhan pokok sandang, pangan, papan maupun kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Apalagi di tengah wabah seperti saat ini, justru negara sangat dibutuhkan totalitasnya dalam melindungi rakyatnya.

 

Tini Ummu Kembar
(Komunitas Setajam Pena) 

 

[hw/LM]

Please follow and like us:

Tentang Penulis