Meningkatnya Kasus Perceraian, Akibat Masalah Sistemik
Sepanjang 2019 kasus perceraian meningkat Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2019 yang dikutip detikcom, Jumat (28/2/2020) perceraian tersebar di dua pengadilan yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama.
Pengadilan agama untuk menceraikan pasangan muslim, sedangkan pengadilan negeri menceraikan pasangan non muslim. Dari data pengadilan negeri di seluruh Indonesia, hakim telah memutus perceraian sebanyak 16.947 pasangan.
Adapun di pengadilan agama sebanyak 347.234 perceraian berawal dari gugatan istri. Sedangkan 121.042 perceraian di pengadilan agama dilakukan atas permohonan talak suami. Sehingga total di seluruh Indonesia sebanyak 485.223 pasangan.
Dari kasus perceraian tersebut disebabkan oleh berbagai masalah seperti pertengkaran sampai masalah ekonomi keluarga. Akan tetapi, terjadinya perceraian bukan berarti masalah selesai melainkan menimbulkan masalah baru seperti hak asuh anak, nafkah anak sampai harta gono-gini.
Adanya kasus perceraian seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Sebab terjadinya kasus perceraian bukan satu dua kasus melainkan meningkat setiap tahunnya dengan skala besar. Sehingga ini bukan sekadar ketidakmampuan keluarga dalam menjaga ketahanan keluarga, melainkan problem bangsa yang bersifat sistemik.
Jika ditelusuri, penyebab meningkatnya kasus perceraian diantaranya karena faktor ekonomi. Persoalan ini semakin menegaskan bahwa ada yang gagal dari sistem ekonomi saat ini.
Adanya sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan saat ini memungkinkan menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di mana saat negara tak mampu mengontrol dan mengelola ekonomi dengan baik yang menimbulkan peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak mampu diimbangi oleh keuangan keluarga
Sehingga diperlukan adanya solusi tuntas untuk mengatasi segala problematika peningkatan perceraian dengan melakukan pencegahan agar ketahanan keluarga semakin terjaga.
Nurbaeti
(Komunitas Pena Ideologis, Maros)
[ln/LM]
