Ekonomi di Ujung Tanduk, Patutkah Disyukuri?
Oleh: Alfiana Rahardjo S.P
LensaMediaNews— Tahun 2019 telah berlalu, namun hingga tahun berganti rakyat Indonesia masih dalam kondisi terpuruk. Ekonomi yang seharusnya setiap tahun meningkat, namun masih saja jalan di tempat, bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tercatat 5,02% sepanjang 2019, lebih rendah dibandingkan 2018 sebesar 5,17%. Ekonomi mentok di kisaran 5%. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pertumbuhan ekonomi 5,02% patut disyukuri alias jangan kufur nikmat.
Padahal menurut Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, persoalannya bukan masalah kufur nikmat atau tidak, melainkan ancaman yang bisa ditimbulkan jika ekonomi tumbuhnya segitu-gitu saja alias stagnan. Pertumbuhan ekonomi 5% artinya lapangan kerja yang tercipta tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah 3 juta jiwa setiap tahun. Jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan di kisaran 5%, ada sekitar 1.750.000 pengangguran baru setiap tahun. (m.detik.com, 9/2/2020)
Ungkapan “Patut disyukuri, jangan kufur nikmat” yang digunakan tidaklah tepat di saat pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Bagaimana tidak, keadaan ekonomi dalam kondisi lesu. Bagaimana bisa rakyat menghadapi musibah, disuruh bersyukur. Bersyukur atas dasar apa? Bila dicermati ungkapan tersebut digunakan hanya untuk meredam gejolak publik terhadap kegagalan pembangunan ekonomi oleh rezim.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara di setiap tahun seharusnya mengalami peningkatan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. (id.m. wikipedia. org).
Jadi bila sepanjang tahun 2019, ekonomi hanya tumbuh mentok kisaran 5%, bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya, seharusnya penguasa perlu introspeksi apa penyebabnya. Bukannya menutupi kegagalannya dengan meminta rakyat menerima dengan lapang dada.
Fakta kemandegan ekonomi seharusnya menuntun pada kesadaran bahwa ada kesalahan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia selama ini. Karena kegagalan pertumbuhan ekonomi selalu saja menjadi salah satu persoalan genting yang dihadapi negeri ini. Hingga kini rakyat masih belum merasakan kesejahteraan. Sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, tarif dasar listrik naik, BBM naik, harga sembako melambung dan masih banyak lagi persoalan ekonomi yang belum terselesaikan. Masih banyak rakyat berada dalam garis kemiskinan.
Semua itu merupakan rangkaian persoalan yang dihadapi akibat tidak tepat dalam menerapkan sistem ekonomi. Negeri ini masih menerapkan sistem kapitalis dalam menjalankan roda perekonomian negara. Kegiatan ekonomi berjalan mengikuti prinsip – prinsip pasar bebas. Sistem ini menghendaki negara tidak banyak berperan dalam penguasaan ekonomi. Pengembangan sektor ekonomi diserahkan kepada swasta atau korporasi baik nasional maupun asing. Akibatnya kebijakan politik yang dibuat penguasa tidak untuk kepentingan rakyat tetapi hanya untuk kepentingan perusahaan baik lokal maupun asing.
Semua itu hanya bisa terselesaikan bila negara mengubah sistem ekonomi kapitalis dengan sistem yang terbaik. Yakni sistem yang berasal dari Allah. Yaitu Islam. Sebuah sistem paripurna yang tidak pernah memisahkan urusan dunia dan kehidupan, termasuk sistem politik, pemerintahan, dan kebijakan ekonomi. Islam mewajibkan negara mengelola urusan umat dan bertanggung jawab dalam mensejahterahkan rakyatnya.
“Imam (Kepala Negara) adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. (HR Al-Bukhari).
Negara tidak boleh mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari listrik atau BBM dengan cara menjual semua itu kepada rakyat. Negara juga tidak boleh menjual kekayaan alam milik rakyat kepada pihak swasta. Semua kekayaan harus dikelola oleh negara dan keuntungannya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Sistem Islam-lah yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat. Karena semua aturan dalam sistem Islam berasal dari Allah Sang Maha Pengatur. [RA/LM]
