Dilarang Sakit di Negara Kapitalis
Oleh: Nusaibah Al Mujahidah
LensaMediaNews – Rakyat Indonesia kembali mengalami kekecewaan atas naiknya biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Makin tercekik dengan biaya hidup yang semakin mahal. Tetapi tak memiliki penghasilan yang mencukupi. Ditambah berbagai kebijakan pemerintah yang tak bijak menambah penderitaan rakyat.
Indonesia sekarang dengan sistem sekuler kapitalis melahirkan pejabat negara yang berakhlak buruk. Tidak memiliki empati atas penderitaan rakyat dan lepas tanggungjawab terhadap mereka. Padahal mereka dipilih untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Tetapi dengan sistem kapitalis fungsi itu sirna. Para pejabat mementingkan urusan mereka sendiri dan abai terhadap rakyat.
Hal ini terlihat dengan sikap dan solusi yang diberikan oleh pejabat negara yang tidak mensejahterakan rakyat tapi malah sebaliknya. Contohnya pernyataan Moeldoko dan Sri Mulyani menanggapi naiknya biaya BPJS Kesehatan hingga 100%. Dengan kenaikan BPJS, Moeldoko tak ingin beranggapan sehat itu murah. Menurutnya, rakyat perlu memahami bahwa sehat itu mahal dan perlu perjuangan.
“Saya pikir semua rakyat harus memahami itu (iuran BPJS Kesehatan naik), karena nanti, jangan mengembangkan sehat itu murah, nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta (cnnindonesia.com, 4/9/2019)
Dilarang sakit. Slogan yang tepat untuk hidup di negara sekuler kapitalis ini. Karena biaya kesehatan yang mahal ditambah acuhnya pemerintah terhadap rakyat. Rakyat harus menjaga kesehatannya sendiri terutama rakyat miskin. Kondisi-kondisi semacam ini wajar terjadi akibat Indonesia menerapkan sistem Kapitalis neoliberal.
Tapi apalah daya kebutuhan yang tak terpenuhi. Lingkungan yang buruk. Sakitpun tak dapat dielakkan. Kesejahteraan rakyatpun dikorbankan. Ini menjadi daftar panjang masalah Indonesia yang belum terpecahkan masalahnya. Dan dengan sistem saat ini malah membuat masalah tambah besar.
Berbeda dengan sistem Islam, kesehatan merupakan kebutuhan warga negara yang harus dijamin oleh negara. Dan haram jika fungsi negara hanya sebagai regulator ataupun fasilitator. Tetapi menjadi tanggungjawab penuh pemerintah. Negara mengelola sumber kekayaan yang dimiliki dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan rakyat.
Sebab Rasulullah SAW bersabda “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya” (HR. Bukhari).
Jelas dalam Islam negara bertanggungjawab terhadap urusan rakyat salah satunya kesehatan. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan terbaik dengan biaya gratis. Dan ini berlaku bagi semua umat Islam maupun non-Islam.
Sungguh sempurna aturan yang dibuat oleh Allah untuk seluruh alam. Kesejahteraan akan tercapai dengan penerapan aturan Islam. Semoga pemerintah tersadarkan akan mulianya aturan Allah ini dan segera menerapkannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Wallahu a’ lam biashowab.
[LS/Ry]
