Pemilu Selesai, Saatnya Rebutan Kue Kekuasaan
Oleh : Shafiyyah
LensaMediaNews- Wakil Sekretaris Jendral partai Golongan Karya (Golkar), Maman Abdurrahman, menilai usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan 10 nama menteri ke Jokowi adalah hal yang biasa, bahkan kalau PKB mengusulkan 20 nama pun, menurutnya itu masih lumrah.
Menurutnya semua itu tergantung kepada Jokowi yang akan menentukan komposisi menterinya. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa partainya, Golkar, juga banyak berjasa telah memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan presiden Jokowi jauh sebelum partai-partai lain mendukungnya.
Dan Golkar peraih suara terbesar ketiga di pemilihan legislatif 2019 ini. Sebelumnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan setidaknya 10 kursi bagi PKB di kabinet. (SindoNews.com, 2/6/2019).
Namun, Partai Nasional Demokrat pun tak mau kalah, mereka akan mengusulkan 11 nama menteri, karena sudah mendapatkan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih banyak dari PKB.
Walaupun belum ada pembicaraan mengenai kabinet Jokowi-Maruf Amin, tetapi, Tengku Taufiqulhadi (anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat) berharap mereka bisa mendapatkan jatah lebih kursi di kabinet. JawaPos.com (3/6/2019).
Begitulah bobroknya sistem demokrasi, sistem transaksional, menjadikan kekuasaan sebagai ajang bancakan. Pemimpin yang berkuasa tidak membuat kebijakan semata untuk kepentingan pengurusan umat, tetapi kebijakan yang dibuat hanya untuk meraih dan memuluskan kepentingan partai, kelompok dan sponsor. Bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Bagi-bagi kekuasaan, ataukah saling berebut kekuasaan ?
Sistem demokrasi sekuler sudah memisahkan agama dari kekuasaan, sehingga kekuasaan hanyalah alat untuk meraih keserakahan dan memperturutkan hawa nafsu. Tak ada lagi rasa takut kepada Allah SWT, tak takut pula akan azab Allah karena sudah tidak menjalankan amanah, berbuat zalim kepada rakyat dan menipu rakyat.
Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa, digunakan untuk bagi-bagi kekuasaan demi mengejar dunia. Karena tidak takut kepada Allah, kekuasaan digunakan untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Menghalalkan riba, lesbian gay biseksual transgender (LGBT), dan minuman keras.
Menjual kekayaan alam kepada kaum kafir, melegalkan hal-hal yang merugikan dan merusak umat, demi mendapatkan keuntungan bagi sekelompok orang. Kepentingan umat ditinggalkan dan terabaikan.
Dalam Islam, keberadaan penguasa bertujuan untuk memelihara urusan umat dan menegakkan hukum-hukum Islam. Tanpa adanya penguasa, perintah dan larangan Allah mustahil dapat ditegakkan dan akan terabaikanlah kepentingan umat. Telah menjadi kewajiban bagi seorang penguasa untuk berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, dan menunaikan amanah.
Bukan saja menjaga pelaksanaan ibadah madhah umat, seorang penguasa juga wajib mengawasi dan memelihara muamalah yang sesuai syariah, bebas ribawi. Melaksanakan peradilan dan pidana secara Islam. Selain itu, seorang penguasa berkewajiban memelihara urusan umat, menjamin setiap kebutuhan pokok agar dapat diperoleh umat dengan mudah dan murah.
Menyelenggarakan pendidikan, kesehatan dan keamanan yang gratis dan melindungi umat dari ancaman dan gangguan. Sudah selayaknya kekuasaan itu diorientasikan untuk menegakkan, memelihara dan mengemban Islam. Menjadikan Islam berkuasa di atas bumi ini, yakni dengan menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur negara, bukan yang lainnya.
Jika kita ingin perbaikan maka kembalilah kepada sistem Islam. Islam adalah solusi yang benar bagi semua permasalahan manusia. Sistem yang bersumber dari Allah SWT, Pencipta dan Pengatur seluruh alam, yakni Khilafah. []
Wallahu alam bish showab.
[LS/LNr]
