Mungkinkah Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Terwujud Dalam Sistem Kapitalis?
Mungkinkah Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Terwujud Dalam Sistem Kapitalis?
Oleh : Asha Tridayana, S.T.
LenSaMediaNews.com – Peringatan Hari Guru beberapa hari lalu menjadi momen Presiden Jokowi dalam menyikapi ketimpangan yang terjadi di dunia pendidikan. Yakni terkait infrastruktur pendidikan yang sangat jauh berbeda di tiap wilayah, terutama antara Kabupaten dan Kota. Belum lagi, kualitas dan kuantitas guru dalam menghadapi tantangan global perkembangan teknologi. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus agar dunia pendidikan di Indonesia tidak tertinggal. Terlebih, pendidikan merupakan tonggak suatu negara dalam mencetak generasi masa depan.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi menegur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tentang hal tersebut. Kemudian Jokowi pun memastikan akan memberikan dukungan terbaik untuk para guru termasuk memperjuangkan kesejahteraannya. Seperti akan ada perekrutan hingga 840 ribu guru untuk menjadi ASN PPPK dalam tiga tahun ini sehingga di tahun 2024 nanti akan ada 1 juta guru lebih ASN PPPK. Selain itu, Jokowi juga berterimakasih atas nama bangsa dan negara kepada para guru di Hari Guru 2023 atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendidik generasi muda Indonesia. (https://www.cnnindonesia.com 25/11/23)
Wilayah Indonesia yang begitu luas tetapi tidak didukung dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Terlihat dari penyebaran infrastruktur pendidikan yang belum merata. Seperti tidak semua sekolah memiliki akses perkembangan teknologi. Kalaupun ada, tidak mampu mencukupi kebutuhan para siswa. Sehingga para guru mesti menghadapi tantangan berat di masa sekarang. Oleh karena tidak semua guru dapat mengakses teknologi terkini. Keterbatasan jumlah guru berkompetensi juga turut memperparah keadaan pendidikan di negeri ini.
Pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa sehingga segala persoalan pendidikan mesti segera diatasi dan menjadi perhatian utama dalam segala aspeknya. Termasuk ketimpangan ketersediaan infrastruktur seharusnya tidak boleh terjadi karena akan menghambat laju pendidikan dan mengancam masa depan generasi.
Infrastruktur pendidikan yang tidak merata antar wilayah di negeri ini disebabkan oleh minimnya tanggung jawab dan peran negara dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Salah satunya pendidikan, yang merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Bahkan negara seolah berlepas tangan terhadap kualitas pendidikan, terlihat dari terbatasnya upaya untuk memastikan sarana prasarana setiap sekolah di tiap daerah. Jumlah anggaran untuk setiap sekolah pun tidak sama, sering kali sekolah mesti berdaya mandiri untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak didiknya.
Hal ini tidak lain akibat penerapan sistem kapitalis yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama dan melanggengkan kerja sama antara para penguasa dan pengusaha. Sehingga dunia pendidikan pun turut menjadi korbannya. Terlihat dari anggaran untuk pemenuhan infrastruktur pendidikan hanya terfokus pada wilayah kota sementara wilayah Kabupaten yang lebih terpelosok diabaikan karena terbatasnya jangkauan yang tentunya memerlukan dana lebih. Disamping itu, telah menjadi rahasia umum terkait terjadinya kecurangan yang hanya mencari keuntungan dalam merealisasikan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur pendidikan.
Oleh karena itu, keberadaan sistem kapitalis mesti segera disingkirkan dari negara ini dan digantikan dengan sistem yang jelas lebih mampu menjamin kebutuhan umat. Tidak lain sistem Islam yang bersumber dari Allah swt, bukan sistem dari akal buatan manusia yang terbatas seperti sistem kapitalis. Sistem Islam menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok publik dan hal ini menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Termasuk pemerataan sarana prasarana di setiap sekolah di seluruh wilayah negara.
Khalifah sebagai pemimpin negara menyadari bahwa kepemimpinannya merupakan amanah yang mesti ditunaikan dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak akan mencari keuntungan. Justru senantiasa berupaya menjadikan pendidikan berkualitas dan merata di seluruh wilayah bahkan gratis untuk semua kalangan. Islam dengan seperangkat sistemnya seperti sistem ekonomi, politik, sosial dan sebagainya saling bersinergi mewujudkan ketahanan negara dalam mengelola setiap kebijakan termasuk pemerataan infrastruktur pendidikan tanpa intervensi pihak lain.
Wallahu’alam bishowwab.
