Proyek Gagal “Lampu Pocong”, Kurang Pengawasan
Proyek Gagal “Lampu Pocong”, Kurang Pengawasan
Oleh : Asbiyah, S.Pd
Aktivis : Pengajar dan Lembaga Dakwah Kampus
LenSaMediaNews.com – Mega Proyek pemerintah makin jadi sorotan. Hampir seluruh proyek, mulai dari perencanaan hingga operasional, penuh permasalahan. Bahkan, banyak pihak yang tidak segan melabelinya dengan sebutan “proyek ambisius yang gagal”. Mega Proyek itu dianggap gagal dalam pembangunannya, juga dianggap gagal menyelesaikan persoalan utama rakyat.
Proyek lampu pocong di kota medan baru-baru ini mendapat kritikan dari beberapa pihak, salah satunya wali kota medan Boby Afif Nasution yang menyebut proyek lampu pocong di kota medan sebagai proyek gagal yang menelan biaya besar hingga Rp25,7 miliar, tetapi tak kunjung selesai. Selain itu, pemasangan lampu di beberapa tempat misalnya di Jalan Sudirman dinilai mubazir, karena penerangan jalan di sana sudah baik.
Walikota Medan berpendapat, kegagalan tersebut terjadi karena adanya kelalaian dalam perencanaan, sehingga proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan sekitar 1.700 unit tidak sesuai perencanaan awal. Dalam catatan detik Sumut, selama Boby menjadi Walikota Medan bukan hanya kali ini saja mengalami proyek gagal.
Beberapa masyarakat yang melalui daerah ini pun turut memberikan kritikan terhadap proyek lampu pocong ini, “Tidak bisa panjang berjalan di trotoar, ada saja yang menghalangi, tetap harus turun ke badan jalan kita. Sebagian trotoar malah jadi jalan kereta (sepeda motor, red) merampas hak kami yang tak pakai kendaraan,” kata Mawar Pulungan, Jumat (31/3/2023).
Selain itu Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengaku merasa malu dengan hasil pengerjaan lampu jalan yang disebut warga Kota Medan dengan julukan lampu pocong, yang seyogyanya memperindah wajah Kota Medan justru tidak terlihat indah.
Inilah sistem kapitalis sekuler, pemerintah kurang mengontrol bagaimana keberlangsungan pekerjaan para pekerjanya, pemerintah seakan lepas tangan terhadap hal ini, mereka kurang memahami bagaimana rancangan proyek yang akan dibuat. Sehingga saat proyek sudah mau rampung pemerintah malah mengatakan proyek tersebut mengalami kegagalan. Selain itu proyek yang di bangun oleh pemerintah lebih kepada hal hal yang tidak terlalu di butuhkan rakyat. Dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya itu masih banyak yang lebih darurat yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Misalnya, masih banyak ditemukan anak anak yang tidak sekolah karena mahalnya biaya pendidikan, banyaknya jalan utama yang berlubang besar, juga infrastruktur lainnya yang sangat rakyat butuhkan terutama daerah pinggiran. Sebenarnya bukanlah menjadi ironi besar yang menampakkan ketidakadilan pembangunan daerah pinggiran.
Berbeda secara diametral dengan pembangunan infrastruktur dalam asuhan kapitalisme, dalam Islam, pemerintah akan memahami terlebih dahulu terkait proyek yang akan mereka bangun. Baik dari rancangannya ataupun terkait penataan lanskap sehingga tidak ada lagi proyek yang gagal. pembangunan akan berfokus pada kebutuhan umat. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah menyatakan bahwa infrastruktur transportasi termasuk dalam kepemilikan umum yang harus dikelola negara dan dibiayai dari dana milik umum. Pendanaannya boleh berasal dari sumber kepemilikan negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan semata dari pengelolaannya. Pembangunan infrastruktur harus mengikuti kebutuhan rakyat. Pembangunan yang akan didahulukan adalah yang jika tidak dikerjakan dapat menyebabkan mudarat bagi umat.
