Transportasi Nyaman dan Aman Saat Mudik Lebaran
Oleh Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
Lensamedianews.com__ Sejumlah kebijakan pemerintah telah ditetapkan terkait bulan Ramadhan dan menyambut lebaran. Diantaranya kebijakan THR dan beberapa penetapan diskon harga tiket mudik.
Travel Bodong dan Ketidaksiapan Pemerintah
Menyoal transportasi, pemerintah juga menetapkan kebijakan diskon tarif jalan tol hingga 20 persen hingga penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen (sindonews.com, 22-3-2025).
Di tengah kenyamanan yang disiapkan pemerintah, ternyata masih saja ada fenomena travel “bodong” menjelang mudik lebaran. Tengok saja, kecelakaan travel gelap yang belum lama terjadi. Kasus kecelakaan tragis yang melibatkan travel gelap tahun 2024 belum lepas dari ingatan. Kecelakaan yang terjadi di tol Cikampek KM.58 dan menewaskan setidaknya 12 orang mestinya menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Kebutuhan mobilitas yang tinggi setiap individu tidak ditopang dengan ketersediaan alat transportasi yang munpuni. “Gap” inilah yang melahirkan banyak travel gelap dengan tujuan memenuhi kebutuhan transportasi warga pelosok dari kota urban, seperti Jabodetabek.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno memaparkan fenomena ini menunjukkan pemerintah telah gagal memfasilitasi layanan angkutan umum yang merata di setiap daerah dan dibutuhkan hingga daerah terpencil (liputan6.com, 23-3-2025). Ongkos yang lebih murah dan fleksibel menjadi salah satu kelebihan jenis transportasi tersebut. Wajar saja, begitu banyak peminat travel gelap.
Berbagai masalah sarana transportasi menjadi fokus yang hingga kini belum menemui solusi yang pasti. Terlebih pada saat mudik, mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga menimbulkan kemacetan dan beresiko kecelakaan. Keadaan ini tidak bisa terlepas dari buruknya tatanan transportasi. Mulai dari usaha mitigasi, penanggulangan dan berbagai regulasi yang menopang sektor transportasi.
Secara umum, segala hal diputuskan atas asas materi yang terus mengincar keuntungan. Asas manfaat menjadi satu-satunya tujuan. Setiap moda transportasi menjadi jasa komersil yang mahal, terlebih saat jumlah perjalanan meningkat drastis. Inilah tatanan sistem rusak ala kapitalisme sekular yang mengedepankan keuntungan materi. Kebutuhan layanan terhadap masyarakat dan keselamatannya tidak mampu dijamin sepenuhnya. Justru sebaliknya, momen mudik malah menjadi ajang bisnis yang menggiurkan bagi sebagian besar kapitalis, terutama yang bergerak di bidang transportasi.
Tata kelola transportasi diserahkan kepada pihak swasta. Semua ini sebagai dampak hilangnya peran negara dalam mengurusi sektor transportasi. Negara hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha.
Di sisi lain, infrastruktur dan fasilitas umum yang tidak merata menjadikan rakyat menyandarkan penghidupannya di wilayah perkotaan. Sehingga banyak yang mencari lapangan kerja di kota, tradisi mudik pun menjadi hal yang lumrah. Keadaan ini semakin parah saat tata kelola transportasi menjadi hal yang terus memicu masalah. Arus urbanisasi kian ruwet dari tahun ke tahun. Semua masalah ini membutuhkan penanganan sistemik yang mendasar dalam tatanan yang bertanggung jawab pada layanan rakyat.
Pandangan Islam
Rasulullah SAW bersabda,
“Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR Al-Bukhari).
Islam memandang transportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan. Meskipun faktanya, pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, negara haram menyerahkan pengelolaannya kepada swasta.
Negara wajib membangun transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi.
Anggaran untuk mewujudkan semua ini adalah anggaran yang bersifat mutlak karena layanan transportasi merupakan kebutuhan publik yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Segala bentuk konsep ini hanya mampu diterapkan dalam sistem Islam yang mengedepankan urusan umat. Inilah konsep sistem Islam dalam wadah khilafah. Satu-satunya institusi yang mampu bertanggung jawab atas segala bentuk urusan rakyat.
Terkait hal transportasi, negara Islam memiliki sumber pemasukan yang banyak dan bervariasi. Dengan demikian, negara mampu membangun infrastruktur termasuk menciptakan sektor transportasi yang ideal, aman dan nyaman. Rakyat pun mendapatkan layanan yang mudah, murah dan kualitas terbaik.
Di sisi lain, Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak setiap individu rakyat dan merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara akan menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah, baik di kota maupun di desa. Konsep ini juga akan meluaskan lapangan pekerjaan. Sehingga arus urbanisasi mampu ditekan optimal.
Demikianlah Islam mengatur urusan rakyat. Sistemnya yang ideal menjadi satu-satunya sumber solusi kehidupan yang melahirkan keberkahan.
Wallahu a’lam bishshawab.
