Retreat Kepala Daerah, Ironi Drama Efisiensi Negara
Oleh : Ariani
Muslimah jawa timur
LenSa MediaNews.Com, Opini–Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan. Usai dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret, untuk mendapat pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Retret itu akan diadakan selama sepekan mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 (voaindonesia.com, 20-02-2025).
Pembekalan itu meliputi tugas pokok pemerintahan daerah, program Asta Cita, pengelolaan APBD, keserasian antara kepala daerah dan pusat, ketahanan nasional, dan wawasan kebangsaan. Dana penyelenggaraan retret tersebut ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
Penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut kini mendapat sorotan tajam dari beberapa pihak. Pasalnya, acara ini memakan biaya Rp 13,2 miliar, dan dilakukan saat Indonesia sedang melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,7 triliun (cnbcindonesia.com, 19-02-2025).
Efisiensi, rakyat dapat apa?
Di awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%.
Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara agresif tanpa strategi yang matang dapat mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintah merupakan pendorong utama pertumbuhan, terutama di sektor konsumsi dan investasi. Selain itu dengan pemangkasan anggaran yang mencapai 22 persen, hal ini bisa berdampak pada pelayanan publik yang bersifat dasar terutama kementerian-kementerian yang memiliki tugas-tugas untuk pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, PUPR, dan kementerian yang lain. Bisa dibayangkan penurunan kinerja BKMG dalam memantau resiko bencana Ketika dana operasionalnya dipangkas tentu akan berbahaya.
Efisiensi dana yang berdampak pada kurangnya pelayanan pada rakyat sesungguhnya membuktikan bahwa negara abai atas tanggungjawabnya sebagai pengurus rakyat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan”menyuntik” BPI Danantara, badan yang dibentuk oleh Presiden sebagai pengelola investasi yang mengelola semua asset BUMN termasuk deviden yang selama ini menjadi penerimaan negara sektor non pajak.
Hebatnya, direksi dan komisarisnya bukan penyelenggara negara yang akan menjadi obyek UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mereka juga tidak perlu melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjadi pengurus perusahaan di bawah Danantara.
Kental sekali ini persembahan bagi oligarki yang menjadi tim suksesnya padahal modal raksasa ini adalah uang rakyat, di ranah investasi pastilah lagi-lagi para oligarki yang akan berpesta. Rakyat dapat apa?
Kinerja Pengelola Negara dalam Sistem Islam
Inilah potret buruk pengelolaan negara yang dilakukan jauh dari aturan Allah SWT. Aturan hidup yang dibuat manusia pasti akan menguntungkan salah satu pihak yang berkepentingan dan tentunya para pemilik modal. Inilah sistem kapitalisme yang sekian lama menyesengsarakan umat.
Dalam sistem Islam, aturan yang diterapkan hanyalah aturan Allah yang bersifat baku dan mengikat semua umat baik itu rakyat biasa, pejabat negara bahkan sang pemimpin yaitu Khalifah. Standar perbuatan di dalam sistem Islam sudah jelas halal atau haram, Allah rida ataukah Allah murka.
Penguasa pun dengan keimanannya akan bersikap sebagai junnah (perisai) yang melindungi rakyatnya dari kemiskinan, kesejahteraan bahkan dari jurang maksiat. Seluruh pegawai yang berkerja pada lembaga negara diatur sepenuhnya di bawah hukum kontrak kerja.
Para pegawai bekerja secara efisien sesuai tugas pokok berdasarkan akad kerja dengan motivasi ibadah karena mereka tidak sekadar ingin mendapatkan upah. Lebih dari itu mereka memahami bekerja melayani urusan rakyat merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan, sesuai sabda Rasullah swt., “Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang Muslim maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di Hari Kiamat“. (HR al-Bukhari dan Muslim).
Tidak perlu dengan retreat mewah berminggu-minggu menghabiskan anggaran yang menyakitkan hati umat, para pegawai Khilafah akan bekerja optimal sesuai bidang mereka dengan orientasi bukan hanya sekedar dunia. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
