Cek Kesehatan Gratis, Solusi atau Ilusi?
Oleh : Umi Kayla
Lensamedianews.com, Opini – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Februari 2025. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut. Kemenkes melalui juru bicaranya menjelaskan anggaran program sebanyak Rp 4,7 triliun bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan program cek kesehatan gratis ini menargetkan 60 juta orang. Beliau menuturkan Presiden ingin melakukan intervensi preventif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. (beritasatu.com, 28/01/2025).
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis meskipun bukan peserta BPJS Kesehatan. Menkes menegaskan hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat (kemenkes.go.id, 22/01/2025).
Kebijakan ini seolah berpihak kepada rakyat di tengah berbagai kebijakan yang keburukannya lebih besar. Seperti kelangkaan gas LPG bersubsidi, kenaikan tarif listrik, serta BBM dan harga kebutuhan pokok yang semakin meroket. Mungkin program cek kesehatan gratis seperti angin segar bagi sebagian pihak, solusi instan untuk meredam beratnya menanggung biaya hidup.
Fakta di lapangan menunjukkan tidak semua daerah memiliki sarana prasarana yang memadai, kualitas SDM yang kurang mumpuni. Kalaupun program ini dilaksanakan bertahap, hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat. Berkaca pada kebijakan sebelumnya, program apapun sangat rawan dikorupsi. Terlebih sistem yang berlaku adalah kapitalisme, peran negara hanya sebagai regulator dan fasilitator. Dan perlu diingat, sumber pemasukan negara mengandalkan pajak dan utang. Hal ini ibarat ingin menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Seperti lingkaran setan yang tidak ada putusnya.
Dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus didapatkan secara gratis setiap rakyat. Tidak ada pembeda karena faktor kaya dan miskin atau strata sosial, muslim atau nonmuslim. Hal ini menjadi tanggung jawab negara. Pemimpin di dalam Islam adalah raain atau pengurus urusan rakyat. Ia wajib memastikan tidak ada rakyat yang terabaikan kesehatannya.
Rasulullah shallahu alaihi wassalam mencontohkan sebagai pemimpin umat Islam saat itu, beliau menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat. Dari Jabir ra., ia berkata, Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter untuk Ubay bin Kaab. (HR. Muslim).
Negara juga akan melakukan berbagai upaya pencegahan seperti jaminan pangan yang sehat dan terjangkau, sosialisasi kesehatan, penyediaan lingkungan, udara dan air yang bersih. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat, karena muslim yang sehat berpotensi besar menjadi penggerak peradaban.
Selain itu negara juga akan mendukung dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan yang professional, konsep layanan mudah dan cepat. Tidak hanya terpusat di perkotaan namun tersebar hingga daerah terpencil. Sehingga setiap individu di manapun tempat tinggalnya akan mendapat layanan kesehatan.
Mengutip dari Hidayatullah.com, bangunan rumah sakit pertama dibangun di Kairo antara tahun 872 dan 874. Rumah Sakit Ahmad ibn Tulun merawat dan memberikan obat kepada semua pasien secara gratis. Memiliki dua pemandian, satu untuk pria dan satu untuk wanita, perpustakaan yang kaya, dan bagian psikiatris.
Pertanyaannya darimana negara mendapat dana yang besar untuk semua ini? Pembiayaan kesehatan berasal dari Baitu Mal bagian kepemilikan umum yang bersumber dari berbagai hasil sumber daya alam, hasil hutan, sungai dan laut yang melimpah. Dengan syariat Islam sebagai landasan aturannya, semua potensi kekayaan negara bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Kecil kemungkinan disalahgunakan oleh oknu, karena jika hal itu terjadi ada sanksi hukum yang berat.
Hanya dengan Islam, rakyat mendapat penjagaan dan jaminan kesehatan tanpa dibebani biaya. Hal ini akan terwujud ketika Islam kembali diambil sebagai ideologi sebuah negara.
