Urgensi Sistem Islam dalam Mengatasi Krisis LPG
Oleh: Nur Illah Kiftiah Khaerani
( Guru di Bandung)
Lensa Media News – Dalam sepekan terakhir, gas elpiji 3 kg mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah, berdasarkan pantauan Beritasatu.com di salah satu pangkalan elpiji 3 kg, stok gas melon subsidi itu sudah langka sejak seminggu terakhir. Pemilik pangkalan gas LPG 3 kg mengatakan, kelangkaan ini karena stok yang diberikan agen terbatas, kemudian diperparah oleh masa libur Panjang Isra Mikraj dan Imlek, yang menghambat proses pendistribusian gas ke pangkalan-pangkalan. Karena stok gas LPG 3 kg yang langka, ia pun terpaksa menjual elpiji 3 kg lebih mahal dengan harga Rp 17.000 per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya, yakni Rp 16.000 per tabung. (Beritasatu.com 31/1/2015)
Akar Masalah Kelangkaan LPG 3 KG
Kelangkaan LPG dikeluhkan langka di berbagai tempat. Hal itu terkait dengan perubahan sistem distribusi LPG yang mewajibkan pengecer beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon untuk dijual. Kebijakan ini tentu menyulitkan bahkan dapat mematikan bisnis pengecer bermodal kecil dan memperbesar bisnis pemilik pangkalan. Akibatnya, distribusi LPG 3 kg pun diatur dengan mekanisme pasar yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi dibanding kesejahteraan rakyat.
Ini semua diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis, dimana sumber daya alam seperti gas dan minyak sering kali dikelola oleh korporasi swasta atau negara dengan orientasi keuntungan. Disamping itu, hal tersebut menyebabkan harga yang tidak stabil, kelangkaan pasokan, dan adanya oknum yang memanfaatkan subsidi untuk kepentingan pribadi atau industri.
Di sisi lain juga sistem ekonomi kapitalisme, memudahkan para pemilik modal besar untuk menguasai pasar dari bahan baku hingga bahan jadi. Sistem ini juga meniscayakan adanya liberalisasi (migas) dengan memberi jalan bagi korporasi mengelola SDA yang sejatinya milik rakyat.
Solusi Islam dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG
Islam memiliki sistem ekonomi yang dapat mengelola sumber daya alam. Di dalam Islam migas termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang harus dikelola negara, oleh karena itu negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan energi migas ini pada perorangan/Perusahaan semata-mata untuk mencari keuntungan.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad) dari hadis ini, jelas bahwa migas tidak boleh menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh segelintir pihak demi keuntungan pribadi.
Dalam hal ini Islam menetapkan migas termasuk dalam kepemilikan umum, dan mewajibkan negara untuk mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan rakyat, sesuai dengan fungsi negara sebagai raa’in. Serta negara harus memudahkan rakyat mengakses berbagai kebutuhannya akan layanan publik, fasilitas umum dan sumber daya alam yang merupakan hajat publik, termasuk migas.
Maka, jelaslah kita membutuhkan system yang lebih fundamental, bukan sekedar perbaikan mekanisme subsidi atau digitalisasi distribusi. Itu semua harus Kembali kepada sivlyystem Islam yang membawa Rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu’alam bi shawab
[LM/nr]
