Maraknya Kecelakaan Mengoyak Jaminan Keamanan
Oleh : Humairah Al-Khanza
Lensamedianews_ Kecelakaan lalu lintas sangat sering terjadi, oleh sebab itu Kakorlantas Irjen Aan Suhanan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas. Ia menegaskan, kecelakaan lalu lintas tidak memilih siapa yang akan menjadi korban.
Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri acara Retrospeksi untuk korban kecelakaan lalu lintas di Pos Polisi Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (15/12).
“Melalui acara ini, saya mengajak kepada seluruh keluarga masyarakat untuk bersama-sama mengikuti aturan lalu lintas yang ada,” ujar Aan Suhanan.
“Korban kecelakaan itu tidak memilih siapa yang akan jadi korban. Ada yang kecelakaan punggung tadi, patah. jadi kapan pun itu bisa terjadi,” sambungnya.
Bahkan setiap satu jam sekali, kata Aan, ada korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia.
“Data di kita ada 152.000 lebih kejadian kecelakaan lalu lintas (selama 2023). Dan korban meninggal ada 27.000 lebih. Artinya tadi setiap 1 jam, ada korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di jalan raya,” ungkapnya. (kumparan.com, 15-12-2024)
Tentu ada banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas ini, dan semua saling berhubungan. Namun mirisnya negara justru hanya menyalahkan rakyat sebagai pengguna jalan, terlebih tanpa evaluasi pelayanan infrastruktur transportasi yang diberikan oleh negara.
Banyaknya kendaraan yang ada di Indonesia berkaitan dengan kebijakan otomasi yang ditetapkan oleh negara. Akibatnya, banyak kendaraan yang berada di jalan raya, sementara di sisi lain infrastruktur jalan tidak dijamin dalam kondisi layak dan mudah serta aman untuk dilalui. Apalagi prosedur perbaikan jalan berbelit dan tidak mudah dilaksanakan. Masih banyak jalan yang berlubang misalnya dan tentu ini membahayakan.
Klasifikasi jalan juga menghambat kecepatan terwujudnya perbaikan jalan yang rusak meski urgen dan bahkan sudah memakan korban.
Di sisi lain, negara juga abai atas pendidikan untuk keamanan berkendara termasuk dalam proses penerbitan SIM. Hal-hal teknis menjadi persoalan ketika paradigma negara sebagai pengurus rakyat tidak terwujud. Negara kapitalisme saat ini membuat negara beralih fungsi sebagai pelayan korporat.
Buktinya, ketika banyak jalan rusak negara lebih memilih membangun banyak tol dibanding memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Padahal pembangunan ini dilakukan hanya untuk memperlancar bisnis korporat. Sungguh miris negara tidak menjadi pelayan rakyat namun menjadi pelayan korporat.
Berbeda dengan Islam yang menjadikan penguasa memperhatikan kondisi jalan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai raa’in yang mengurus semua kebutuhan rakyat. Islam sangat memerhatikan aspek keamanan dan kenyamanan jalan, bahkan untuk binatang pun tak luput jadi perhatiannya.
Kebijakan Umar bin Khaththab adalah contoh nyata tanggung jawab penguasa atas hak rakyatnya. Beliau ra. sangat memerhatikan jalan bagi hewan (keledai) apalagi bagi manusia. Inilah potret pemimpin yang bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan rakyatnya.
Islam juga memiliki sistem ekonomi Islam yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat akan berbagai fasilitas penting apalagi jika dibutuhkan segera dan mendesak. Ada mekanisme anggaran mutlak dan tanpa batas waktu untuk kebutuhan seperti ini sehingga memudahkan solusi tuntas. Adanya sumber dana yang beragam menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan, sehingga ketiadaan dana tidak menjadi persoalan. Seperti inilah sistem Islam yang akan menyejahterakan rakyatnya.
