Krisis Air Mengintai, Negara Abai
Oleh: Fatimah Nafis
LenSa MediaNews__ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro mengklaim bahwa konsumsi air kemasan seperti air botol dan galon menjadi salah satu sebab rakyat menjadi miskin. Karena secara tak sadar belanja air galon telah menggerus pemasukan rumah tangga sehingga rakyat kelas menengah turun kasta menjadi kelas ekonomi rendah. Oleh karena itu masyarakat negara maju tidak melakukannya. Mereka tidak mengeluarkan uang terlalu banyak untuk membeli air karena terbiasa minum dari keran-keran yang disediakan pemerintah di tempat-tempat umum. (MoneyTalk.id)
Pendapat ini tidak dapat dibenarkan begitu saja. Ibarat membongkar aib sendiri, pernyataan ini justru menunjukan abainya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap air. Mereka tak mampu menyediakan fasilitas air minum di tempat umum. Pemerintah yang gagal, rakyat yang disalahkan. Tak ada asap kalau tak ada api. Rakyat mana yang tak ingin hidup sejahtera terpenuhi semua kebutuhannya, namun tak ada pilihan lain bagi rakyat. Negara lah yang seharusnya bertanggungjawab atas nasib rakyatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Anthony Budiawan, seorang Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). Ia menilai pernyataan tersebut adalah upaya mencari kambing hitam atas kegagalan pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
Pemerintah dalam hal ini seharusnya mengevaluasi segala kebijakan mereka. Jika bukan karena alasan fenomena alam, krisis air tidak akan terjadi begitu saja. Dalam sistem kapitalisme saat ini, masih banyak rakyat yang kesulitan mendapat air berkualitas yang memenuhi standar air konsumsi. Jikapun ada, harganya tidaklah murah karena dimonopoli oleh segelintir pemilik modal. Hadirnya air galon dan kemasan botol pun hakikatnya tidak menjadi jaminan kesehatan rakyat.
Sementara itu, di dalam sistem Islam (khilafah), pengadaan air sebagai kebutuhan pokok rakyat menjadi tanggung jawab kepala negara (khalifah). Seorang khalifah akan melarang monopoli air seperti eksplorasi dan eksploitasi oleh korporasi dengan mengeruk keuntungan dari rakyat. Khalifah juga akan melakukan inovasi dan teknologi melalui tenaga ahli untuk memastikan ketersediaan air, melakukan mitigasi saat terjadi kelangkaan air, membangun tangki air untuk menampung air hujan, serta membangun irigasi dan kanal-kanal air untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
