Pengadaan Sarana Prasarana, Tanggung Jawab Siapa?
Oleh: Nur Illah Kiftiah Khaerani
(Guru di Bandung)
LenSaMediaNews.com__Masa pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) biasanya selalu ramai, apalagi untuk sekolah dasar. Baik orang tua atau murid baru di awal mulai sekolah selalu ramai. Namun, hal tersebut tidak Nampak di SDN Cikapundung 1, Desa Cipanjalu, kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
Sejak hari pertama MPLS, sekolah terlihat biasa saja tanpa ada keramaian berarti seperti di sekolah-sekolah lain. SDN Cikapundung 1 memang berada di tengah perbukitan. Pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024, sekolah ini hanya diminati oleh 15 siswa. Sehingga MPLS yang digelar pun tidak terlalu hingar bingar seperti sekolah lain. Namun penyambutan yang dilakukan diusahakan secara maksimal, kendati hanya seremonial biasanya.
Berada di perbukitan membuat SDN Cikapundung 1 kerap tidak banyak diminati oleh para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Dalam enam tahun terakhir, hanya dua tahun lalu dan tahun ini bisa disebut menerima murid paling banyak. Baik siswa maupun sarana dan prasarananya memang tertinggal. Belum lagi masalah infrastruktur pendukung. Seperti jalan yang masih jauh dari kata bagus dan layak untuk anak-anak bisa belajar dengan nyaman (Ayobandung.com, 16-7- 2024).
Kondisi di atas sangat meprihatinkan, pasalnya perhatian terhadap masalah pendidikan kurang diperhatikan, karena sarana prasarananya masih tertinggal. Dalam hal pendidikan, mempunyai sarana prasarana adalah hal penting. Karena sebagai alat pendukung dalam menuntut ilmu, serta sangat berguna demi keberlangsungan sebuah pendidikan.
Di mana hal ini termasuk ke dalam salah satu proses melancarkan sebuah pendidkan. Setiap sekolah akan lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran apabila sarana prasarananya mencukupi atau memenuhi batas standar. Akan tetapi masih banyak sekolah yang belum terpenuhi sarana prasarananya. Khususnya sekolah di pedalaman. Hal inilah yang sangat mempengaruhi terhambatnya sebuah pendidikan yang baik dan terjamin.
Dalam hal ini negara seharusnya memberikan perhatian terhadap sekolah, dengan menyediakan sarana dan prasarana. Serta kemudahan akses menuju sekolah, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melaksanakan kewajiban mengurus urusan rakyatnya. Dalam sistem kapitalisme, kondisi ini terus dibiarkan, wajar jika tidak menghasilkan generasi cemerlang. Kemudahan untuk mengakses pendidikan sudah selayaknya menjadi hak seluruh rakyat.
Kewajiban pemerintah untuk menyediakan berbagai kemudahan agar seluruh warganya dapat menuntut ilmu yang merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama. Dalam sistem kapitalis, pendidikan berbiaya tinggi, sehingga tak terjangkau oleh rakyatnya.
Inilah pendorong munculnya beasiswa untuk yang memenuhi persyaratan tertentu. Padahal bebas biaya pendidikan seharusnya bisa dinikmati seluruh rakyat di mana pun dan kapan pun. Ini semua akibat lepas tangannya penguasa dalam menangani pendidikan berkualitas dan dapat terakses seluruh anak didik dan merupakan gagalnya sistem pendidikan saat ini.
Dalam hal ini Islam memiliki solusi yang mampu memecahkan berbagai problematika kehidupan. Tidak terkecuali masalah pendidikan. Pendidikan di dalam Islam adalah tanggung jawab negara. Maka kepala negaralah yang melaksanakan tanggung jawab tersebut. Sebagai amanah yang diemban dan akan di pertanggungjawabkan kepada Allah. Serta berlaku adil terhadap semua rakyat. Termasuk menyediakan sarana oendidikan yang berkualitas, gratis dan mudah di akses oleh semua peserta didik.
Wallahua’lam bishawab. [LM/Ss]
