Pendidikan di Bekasi Kok Kian Sulit?
Oleh: Ferrina Mustika Dewi (Penggiat Dakwah Remaja)
LenSa Media News _ Muslimah _ Pusing! Setiap menjelang tahun ajaran baru rasanya ruwet. Apalagi bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA. Untuk para orang tua kondisi ini, tuh seperti nightmare. Benar enggak?
Guys, tahu enggak, di Bekasi banyak anak-anak putus sekolah, lho. Sebanyak 44.560 siswa dari SD Negeri maupun swasta di Kota Bekasi yang lulus, ternyata hanya 30 persen saja yang dapat ditampung di SMP Negeri. What?! Kok bisa, sih? Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah SMP Negeri di Bekasi.
Selain itu, faktor lain penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi. Banyaknya pungutan biaya oleh sekolah serta latar belakang sosial lainnya, menyebabkan anak-anak terpaksa harus putus sekolah. Warsim Suryana, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, membenarkan bahwa tahun ini siswa/siswi yang lulus SD dan melanjutkan ke tingkat SMP Negeri hanya 30 persen saja yang akan masuk ke SMP Negeri, ujarnya (radarbekasi.id, 05/06/2024).
Meskipun Pemerintah Daerah sudah melakukan berbagai kebijakan seperti menambah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar), PIP (Program Indonesia Pintar) bagi siswa/i keluarga tak mampu, dan Pemerintah Kota Bekasi telah mewajibkan sekolah hingga 12 tahun, sayangnya hingga kini belum memberikan hasil maksimal. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan hanya diterima sebagian warga miskin yang merasakan dana bantuan tersebut. Pada akhirnya, masalah-masalah ini tetap jadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Kota Bekasi.
Beda banget sama sistem pendidikan dalam Islam yang mampu menuntaskan problematika kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Islam memiliki konsep pendidikan yang menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakannya. Pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia. Maka harus dirasakan merata dengan biaya terjangkau, bahkan gratis.
Sistem ekonomi kapitalisme memandang pendidikan sebagai lahan bisnis dengan pertimbangan untung dan rugi. Maka wajar sih, kalau biaya pendidikan saat ini membuat pusing orang tua kita. Iya, enggak?
Nah, negara sudah seharusnya menjadi pemegang kekuasaan dan kewenangan mengatur sistem pendidikan dan memiliki tanggung jawab penuh dalam layanan fasilitas pendidikan yang memberikan haknya ke seluruh warga negara. Supaya masyarakat pun mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, tanpa terkendala biaya mahal. Termasuk pada pelayanan yang sederhana, cepat dalam regulasi dan administrasinya. Ada pun anggaran pendidikan yang dikeluarkan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Enggak boleh ada unsur korupsi sampai pemborosan. Fasilitas dan infrastruktur gedung-gedung sekolah pun harus memadai.
Hal tersebut pun juga tertuang dalam Muqaddimah Dustur pasal 173 (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani), “Negara wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia di dalam kehidupan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam dua jenjang pendidikan, yakni pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma juga” (Muslimanews.net, 09/06/2024).
Seperti yang disampaikan dalam sabda Rasulullah,“Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)”. (HR. Imam Al Bukhari).
Gimana, Guys? Benar, kan, hanya dengan sistem Islam saja kita dapat mewujudkan sistem pendidikan secara sempurna. Generasi penerus juga bisa menikmati pendidikan secara adil dan merata tanpa dibebani biaya yang bisa bikin pusing kepala mami.[]
Wallahu a’lam.
(LM/SN)
