Keselamatan Nyawa, Tanggungjawab Negara
LenSa Media News–Kecelakan bus yang menewaskan belasan siswa baru-baru ini sungguh memprihatinkan dan menjadi perhatian masyarakat luas.
Masyarakat juga mulai memperdebatkan siapa yang harus bertanggungjawab atas insiden ini. Seperti yang sering kita ketahui, sang pengemudi atau sopirlah yang kerap dijadikan tersangkanya. Namun, apakah benar bahwa kecelakaan tersebut hanya kesalahan sopir semata?
Dalam masalah transportasi umum, tentu banyak faktor yang saling memengaruhi agar tercipta keamanan dan keselamatan. Baik itu kelayakan kendaraan, kondisi jalan, lalulintas, hingga kesehatan pengemudi alias sopir dan sebagainya. Maka dalam setiap kecelakaan harus dilakukan penyelidikan yang menyeluruh agar penyebabnya dapat diketahui.
Lebih dari itu, pengawasan dan perhatian secara penuh harus diberikan oleh negara dalam urusan transportasi umum ini. Karena permasalahan ini menyangkut keselamatan nyawa dari masyarakat atau rakyat yang menjadi tanggungjawabnya.
Pengurusan surat-surat legalitas kendaraan hendaknya dibuat murah dan mudah. Namun, disertai dengan uji kelayakan fisik kendaraan yang ketat juga disertai sanksi tegas bagi para pelanggar. Hal tersebut akan bisa mendorong para penyedia bus untuk melengkapi syarat-syarat kelayakan jalan armada mereka.
Hal tersebut tentu sulit dilakukan apabila keuntungan adalah hal utama yang ingin diperoleh. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dengan menarik pungutan sebanyak mungkin, petugas pemerintah yang terlibat juga sudah tentu tidak mau ketinggalan dalam mengambil keuntungan.
Begitu juga dengan para pengusaha busnya yang tentu lebih memilih untuk mengabaikan syarat-syarat kelayakan bus nya demi keuntungan yang lebih. Maka masalah ini tidak akan selesai sampai kapanpun.
Untuk itu pola pikir kita harus dirubah. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak dihadapan Allah Swt. Maka sangat tidak layak bagi pemerintah, pejabat daerah, maupun pengusaha penyedia bus untuk menjadikan keuntungan sebagai tolok ukur.
Ingin mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan tanggungjawab adalah bentuk kezaliman. Maka, bagi setiap muslim siapapun dia, apapun jabatannya, merupakan keharusan baginya untuk menjadikan syariat Allah sebagai tolok ukurnya. Bukan keuntungan. Permani Mika, Yogyakarta. [LM/IF/ry]
