Proyek Sawah Cina dan Mimpi Kedaulatan Pangan
Oleh Dinar Rizki Alfianisa
Lensa Media News–Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng Cina untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah.
Luhut menjelaskan, setidaknya terdapat lahan seluas satu juta hektare di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah dengan Cina secara bertahap.
Luhut juga mengungkapkan bahwa Cina akan memberikan teknologi padinya dimana Cina sudah sukses swasembada beras. Jika proyek ini berhasil maka selesai masalah ketahanan pangan untuk beras di Indonesia (voaindonesia.com,27/4/2024).
Mengulang Kegagalan
Rencana pemerintah membuka lahan besar untuk proyek lumbung pangan atau food estate ini menuai kritik dari berbagai pihak termasuk para ahli di bidang pertanian.
Menurut Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, ada empat pilar pengembangan lumbung pangan.
Pilar pertama adalah kecocokan tanah dan iklim dengan komoditas yang ditanam. Pilar kedua adalah infrastruktur pertanian, termasuk pengairan atau irigasi. Pilar ketiga adalah budaya budi daya dan teknologi. Pilar keempat adalah pilar sosial dan ekonomi, termasuk yang menyangkut tenaga kerja dan perhitungan keuntungan badan usaha.
Bila satu saja dari empat pilar tersebut tak terpenuhi, maka proyek lumbung pangan hanya akan berujung kegagalan. Dan hal ini sudah menjadi prediksi akan gagal karena salah satu pilarnya saja sudah tidak terpenuhi yaitu tanah yang tidak cocok untuk ditanami padi (BBC.com,26/4/2024).
Proyek food estate ini hanya mengulang kegagalan program dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain yang dimulai dari masa Soeharto, SBY hingga Jokowi.
Kapitalisme Sumber Kegagalan
Berbagai program lumbung pangan yang telah dicanangkan dari satu masa pemerintahan ke pemerintahan lain namun tak satupun menuai keberhasilan.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan mengapa mitigasi kegagalan membangun lumbung pangan tidak dilakukan. Pemerintah terus saja mengulang kesalahan yang sama.
Pemerintah malah sibuk menjalin kerjasama dengan negara lain bukannya memanfaatkan potensi petani lokal. Lahan pertanian banyak yang tidak dimanfaatkan karena banyak petani beralih profesi akibat kegagalan panen dan juga biaya produksi yang tinggi.
Kerjasama dengan Cina juga menunjukkan bahwa pemerintah lepas tangan dari peran utamanya mengurus rakyat. Pasalnya kerjasama ini dibangun atas prinsip bisnis yang sudah dipastikan hanya menguntungkan segelintir orang. Selain itu kerjasama dengan negara lain dalam aspek strategis juga akan mengancam kedaulatan negara yang berpotensi menguatkan penjajahan.
Tidak heran hal demikian terjadi dalam sistem kapitalisme dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara hanya berorientasi pada keuntungan materi bukan pelayanan rakyat.
Negara hanya menjadi regulator dimana tak jarang setiap kebijakannya dibuat untuk memuluskan kepentingan kapitalis korporasi yang rakus akan sumber daya negeri ini. Jadi kedaulatan pangan tidak akan mampu terwujud dan hanya menjadi mimpi dalam sistem kapitalisme.
Islam Wujudkan Kedaulatan Pangan
Berbeda dengan Islam dimana baik individu, masyarakat dan juga negara akan didorong untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan syariat. Negara akan menjalankan perannya sebagai pengurus umat karena hal tersebut merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan hingga akhirat.
Sektor pangan adalah sektor strategis yang tidak boleh pengurusannya diserahkan kepada pihak asing. Maka dengan upaya maksimal negara akan mengelolanya sendiri untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Dalam masalah ini, syariat Islam mengatur tentang masalah pertanian. Tidak boleh ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan dan wajib di garap baik oleh individu maupun negara. Negara akan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas dan terjangkau, dukungan riset dan teknologi dan pendistribusian hasil pertanian yang baik dan merata.
Bagi mereka rakyat yang tidak mampu dalam hal modal pertanian maka negara hadir memfasilitasinya baik berupa lahan garapan maupun bahan produksi agar individu tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.
Maka bukan hal yang mustahil kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat akan terwujud dengan penerapan sistem Islam dalam kehidupan.Wallahualam. [LM/Diwanti/ry].
