Desa Wisata Bukan Solusi
Oleh: Fatimah Nafis
LenSa MediaNews__Setiap program yang digagas pemerintah selalu menyiratkan solusi tambal sulam. Bagaimana bisa konsep kesejahteraan masyarakat bisa diatasi hanya dengan pembangunan desa wisata. Namun, program ini sudah lama dijalankan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno. Beliau menyampaikan bahwa dari 80 ribu lebih desa di Indonesia, sekitar 7.500 desa memiliki potensi desa wisata. Beliau juga telah menargetkan 6.000 desa wisata pada 2024 yang akan berkontribusi 4,5 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) sehingga bisa membuka 4,4 juta lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. (Republika.co.id)
Jika tujuan pemerintah adalah terciptanya lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat, maka program desa wisata sangatlah jauh dari harapan. Sementara sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah tidak menjadi perhatian negara. Sebagai contoh, Freeport dan beberapa sumber daya alam yang hingga kini dikuasai asing, jika saja negara mengelolanya dengan benar dan tidak diserahkan kepada swasta niscaya akan menambah pendapatan negara dan bisa dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, secara otomatis pula akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Desa wisata hanya fokus pada pengembangan budaya dan wisata alam demi menarik wisatawan tanpa melihat dampak negatif dari pembangunannya. Tak jarang desa wisata justru bertentangan dengan agama yakni hadirnya takhayul, khurafat dan kepercayaan pada benda-benda sebagai objek wisata. Selain itu, desa wisata bisa menjadi wadah masuk dan langgengnya budaya-budaya asing yang merusak perilaku masyarakat seperti budaya minum minuman keras, seks bebas, gaya berpakaian serta gaya hidup materialistis sehingga semakin menjauhkan masyarakat dari agama.
Program desa wisata yang dianggap bisa membentuk kemandirian desa, nyatanya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Hadirnya para investor asing semakin mengukuhkan sistem kapitalisme di negeri ini. Bagi mereka apapun yang menjanjikan dari sisi materi meskipun melanggar rambu-rambu maka akan tetap dijalankan selama memberikan keuntungan. Sayangnya, negara menyambut para investor ini dengan baik. Inilah bukti lepasnya tanggung jawab negara dalam mengurusi rakyat. Sementara di dalam Islam, kesejahteraan kota maupun desa menjadi tanggungjawab negara. Lapangan pekerjaan akan disiapkan oleh negara, bantuan modal tanpa riba juga akan diberikan kepada rakyat sesuai kebutuhan. Sementara tempat wisata hanya digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
