Kala Pemilu Tiba, Banjir Bansos Melanda
Oleh : Umi Rizkyi
(Penulis Setajam Pena)
Lensa Media News—Laporan realisasi anggaran belanja jenis bantuan sosial (bansos), belanja fungsi pendidikan, dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 10 tahun terakhir dari kementerian keuangan (Kemenkeu), setidaknya ada tiga bidang pendanaan yang ada yaitu bansos, kesehatan dan pendidikan. Namun di bidang kesehatanlah saat ini yang nilainya paling kecil. Sedangkan di bidang bansos begitu naik tajam.
Tahun yang dimaksud di antaranya realisasi pada 2020 sebesar Rp105 triliun; 2021 sebesar Rp211,32 triliun; dan 2022 sebesar Rp124,46 triliun. Diketahui, tiga tahun ini adalah masa penanganan hingga transisi pandemi Covid-19. Adapun alokasi belanja kesehatan dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp97,42 triliun.
Belanja di bidang kesehatan pada 2024 diarahkan untuk menangani penurunan stunting, alat-alat kesehatan dan pembangunan rumah sakit di wilayah timur Indonesia, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri serta penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penyaluran dan alokasi belanja fungsi kesehatan pada 2022-2024 lebih rendah dari belanja bansos. Sebenarnya bansos terlihat meningkat sejak 2019 yang sudah melebihi Rp100 triliun. Angkanya kemudian meroket pada 2020 atau saat Covid-19 mewabah, sebesar Rp202,5 triliun. Pada 2023, realisasi bansos mencapai Rp146,5 triliun. Sementara alokasinya pada 2024 dinaikkan, menjadi Rp157,3 triliun ( Katadata.co.id ,01/02/2024).
Pada 2024 anggaran bansos akan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan pokok, sampai program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat rentan. Tahun ini pemerintah juga menargetkan perbaikan mekanisme penyaluran bansos nontunai, untuk memudahkan penerima manfaat dan meningkatkan keuangan.
Apalagi pesta demokrasi semakin dekat. Penyelenggaraannya tinggal menghitung hari. Tak heran jika saat ini di tengah-tengah masyarakat dilanda banjir Bansos yang melanda. Inilah ciri khas dari sistem kapitalisme. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Tak mengenal halal-haram menurut Islam. Padahal sejatinya, mereka adalah seorang muslim.
Nah, inilah salah satu dampak dari penerapan sistem kapitalisme. Akan melahirkan para pemimpin yang hanya memikirkan dunia semata. Tanpa Sedikitpun menghiraukan urusan akhirat. Padahal sesungguhnya, sebagai seorang muslim hendaklah mengutamakan keselamatan akhirat dari pada hanya kebutuhan dunia sesaat.
Hal itu hanya akan terwujud dalam negara yang menerapkan sistem Islam yang disebut Khilafah. Di mana negara akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat secara individu per individu.
Islam memiliki berbagai mekanisme, misalnya kewajiban bekerja bagi laki-laki dewasa. Adanya kewajiban nafkah laki-laki dewasa untuk para istri dan anak. Bagi kalangan yang lemah fisiknya dan tak mampu untuk bekerja serta tidak ada kerabat yang menafkahinya negara akan memberikan santunan rutin sehingga kebutuhan dasarnya akan terpenuhi.
Sebuah kekuasaan di dalam Islam meyakini sebenarnya kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Oleh itu penguasa dalam sistem Islam akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara. Para penguasa dan pegawai adalah orang-orang yang berkepribadian Islam, bertakwa sehingga mereka akan bersikap amanah dan jujur dalam jabatannya. Mereka tidak akan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan demi ambisi politik pribadi, apalagi untuk memperkaya diri.
Negara juga melakukan edukasi melalui sistem pendidikan serta informasi dan komunikasi akan mengedukasi rakyat dengan nilai-nilai Islam. Termasuk kriteria dalam memilih pemimpin dalam sistem Islam. Dengan demikian, umat akan memiliki kesadaran tentang kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Islam dan akan mampu memegang kekuasaan sesuai syariat.
Di samping itu, seorang pemimpin dalam sistem Islam telah jelas terjamin kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Sehingga tidak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang ia terima. Selain itu, ia juga memiliki kompetensi yang teruji sehingga tidak perlu melakukan adanya pencitraan agar disukai rakyat. Dengan kesadaran penuh, maka rakyat dengan sendirinya akan mencintainya karena keimanan, ketakwaan, dan kompetensi kepemimpinannya. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
