Bansos Dipolitisasi, Watak Alami Sistem Demokrasi
Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
Lensamedianews.com– Meningkatnya jumlah bansos yang disalurkan kepada masyarakat menjelang kontestasi pemimpin, menjadi hal lumrah yang kini terjadi. Eksistensi kekuasaan telah menjelma menjadi kebijakan yang sulit dimengerti. Padahal berbagai himbauan telah ditetapkan Badan Pengawas Pemilu.
Watak Alami
Dana bantuan sosial kian ramai menjelang masa kontestasi. Mulai dari bantuan sosial beras, BLT El Nino Rp 200.000 per bulan, hingga yang terkini BLT bantuan mitigasi resiko pangan Rp 200.000 per bulan. Beragam alasan dikemukakan pemerintah, mulai dari meningkatkan daya beli masyarakat, hingga penguatan daya beli khususnya masyarakat golongan ekonomi bawah di saat meroketnya harga pangan (detik.finance.com, 2/2/2024).
Dilansir dari katadata.co.id (1/2/2024), disebutkan bahwa dana bantuan sosial melebihi anggaran kesehatan negara. Namun angkanya masih di bawah anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah.
Presiden Joko Widodo pun menegaskan bahwa isu politisasi bansos bukan kali ini saja. Fenomena ini seringkali terjadi. Bahkan banyak kebijakan pemerintah yang diboncengi isu politisasi. Apalagi saat ini menjelang masa kontestasi. Demikian paparnya.
Inilah watak alami yang dimiliki sistem demokrasi. Kekuasaan menjadi satu-satunya tujuan yang begitu diminati kebanyakan orang. Segala cara diperjuangkan demi mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Setiap kesempatan dimanfaatkan demi meraup keuntungan, yakni berupa dukungan dan pendulangan suara rakyat. Tabiat tersebut menjadi hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Asas kebebasan menjadi dasar diterapkannya demokrasi. Kebebasan berperilaku dianggap biasa demi suatu kepentingan dan kekuasaan. Standar benar dan salahnya perbuatan tidak menjadi penghalang. Parahnya lagi, segala norma ditabrak demi mewujudkan mimpi kekuasaan.
Di sisi lain, dengan kesadaran politik yang rendah dan rendahnya taraf pendidikan masyarakat, masyarakat menjadi sasaran empuk para politisi demokrasi. Kemiskinan dan segala bentuk kesulitan dalam kehidupan menjadikan masyarakat pasrah dengan kondisi yang ada. Sehingga masyarakat berpikir pragmatis dan menyerah dengan keadaan. Suara masyarakat dengan mudah dibeli para calon penguasa yang “haus” suara. Inilah fakta penerapan sistem demokrasi. Politisi bermodal besar melenggang di tengah kondisi masyarakat yang terjepit. Alhasil, pemimpin yang berkuasa adalah pemimpin yang abai pada kepentingan rakyatnya.
Kemiskinan menjadi masalah sistemis negara. Negara semestinya mampu menyajikan solusi untuk menuntaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dari akar masalah. Tidak hanya sekedar solusi palsu yang terus melenakan masyarakat. Salah satunya dengan solusi bansos berulang. Apalagi program tersebut meningkat saat menjelang pemilu. Semestinya masyarakat pun mampu jeli melihat pola solusi yang selalu ditetapkan sistem demokrasi yang sama sekali tidak menuntaskan persoalan dari akar masalahnya.
Solusi Islam
Jaminan kesejahteraan seluruh rakyat adalah kewajiban negara. Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan demi tercapainya kesejahteraan individu per individu. Karena dalam Islam, negara adalah perisai yang mampu melindungi umat. Bukan malah menjadikan umat sebagai sasaran kepentingan pihak yang menghendaki kekuasaan.
Rasulullah SAW. bersabda,
“Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR. Al Bukhori).
Menyoal masalah kepemimpinan, mekanisme Islam menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Pemimpin akan mengurus setiap kepentingan rakyat sesuai dengan hukum syara. Salah satunya dengan pengelolaan sumberdaya alam dengan amanah yang langsung ditangani negara tanpa ada intervensi pihak swasta atau asing manapun.
Islam juga akan mewujudkan sumberdaya manusia berkepribadian Islam. Konsep pendidikan yang diterapkan berbasis akidah Islam yang mampu menjamin kualitas sumberdaya yang amanah dan jujur. Semuanya sebagai bentuk ketundukan pada hukum syara’.
Negara akan mengedukasi rakyat dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya termasuk dalam hal pemilihan pemimpin. Sehingga umat memiliki kesadaran tentang kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Dalam sistem Islam, seorang muslim yang menjadi pemimpin terjamin kualitasnya. Iman dan takwa menjadi dasar kepemimpinanya dalam mengurusi segala urusan rakyat. Kompetensi yang dimiliki tidak ditujukan untuk citra diri. Namun sebagai bentuk penghambaan tertinggi kepada Allah SWT. Hanya dengan sistem Islam-lah, kepemimpinan terjamin amanah, hidup umat pun tercurah berkah melimpah.
Wallahu a’lam bisshowwab. [LM/UD]
