Bantuan Modal, benarkah solusi tuntas kemiskinan?
Bantuan Modal, Benarkah Solusi Tuntas Kemiskinan?
Oleh : Sulistyowati
LenSaMediaNews.com – Direktur utama PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, pihaknya optimis dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Sebab sebesar 47 persen masyarakat miskin di Indonesia yang telah keluar dari status tersebut kebanyakan merupakan bantuan dari modal PNM untuk membangun usaha.(moneykompas.com, 27/05/2023)
Sebagaimana kita ketahui PNM adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan. PNM adalah anak perusahaan BRI yang memiliki tujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan bantuan modal kepada para pelaku UMKM dengan menawarkan pinjaman tanpa anggunan.
Upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui permodalan sejatinya lahir dari cara pandang sistem ekonomi kapitalis yang saat ini diterapkan di negeri ini. Sistem ekonomi kapitalis menjadikan liberalisasi ekonomi yang mengandalkan pasar bebas untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.
Sehingga dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya menghasilkan hegemoni ekonomi yakni perusahaan besar “memakan” perusahaan kecil. Selain itu perusahaan besar akan menguasai perusahaan milik negara atau privatisasi BUMN hingga akhirnya menjadi penguasa sejati negeri ini.
Oleh karena itu, upaya memberikan modal usaha pada rakyat sejatinya tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan, sebab usaha rakyat akan tetap berada dalam cengkraman perusahaan raksasa yang sewaktu-waktu sangat mudah mematikan perusahaan kecil sesuai kepentingan perusahaan raksasa. UMKM hanya solusi sesaat untuk bertahan hidup ditengah penerapan sistem ekonomi kapitalis.
Selain itu sistem ini membuat negara berlepas tangan dari tanggung jawab utamanya yakni mengurusi urusan rakyat. Pemerintah seakan hanya sebagai regulator yang membuka link bagi rakyat yang ingin membuka usaha. Padahal negara lah yang memilki kewajiban menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.
Sistem yang mampu mengeluarkan rakyat dari masalah ekonomi termasuk kemiskinan hanyalah sistem Islam. Dalam paradigma Sistem Islam, negara dalam melayani rakyatnya adalah riayah. Negara wajib memenuhi kebutuhan asasi setiap warga negaranya bukan membiarkan rakyat berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menjamin kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan bagi rakyat, negara memberikan pengaturan dan mekanisme sebagai berikut : pertama mewajibkan laki-laki menafkahi diri dan keluarganya, kedua mewajibkan kerabat dekat membantu keluarganya jika kepala keluarga terhalang mencari nafkah, ketiga mewajibkan negara membantu rakyat miskin melalui baitul maal, keempat mewajibkan kaum muslim membantu rakyat miskin. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan lapangan kerja yang banyak yang menyerap tenaga kerja laki-laki agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.
Termasuk jaminan pendidikan dan kesehatan, negara wajib memenuhi dengan standar pelayanan terbaik, cepat, mudah, dan professional sehingga rakyat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan asasi. Tentang pembiayaannya negara wajib mengelola sumber utama kas negara yakni SDA dengan prinsip riayah bukan bisnis. Haram menyerahkannya pada penguasaan dan pengelolaan pada swasta. Pengaturan sistem Islam inilah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya dan menyelamatkan hidup manusia dari kemiskinan dan kesengsaraan.
Wallahu’alam bishawwab.
