Kebakaran Minyak Kilang Beruntun, Profesionalisme Pertamina Dipertanyakan
Oleh: Novriyani, M.Pd.
(Praktisi Pendidikan)
Lensa Media News-Masih segar dalam ingatan kita, peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di Terminal BBM (TBBM) atau Demo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (2/3/2023) yang menyebabkan 33 orang meninggal dunia.
Terbaru, kilang minyak Pertamina Dumai diberitakan meledak dan terbakar di Pekanbaru, Riau pada Sabtu (1/4/2023). Terdapat 9 orang yang menjadi korban ledakan tersebut yang merupakan pekerja di bagian operator. Selain itu, sebagian rumah warga juga mengalami kerusakan. Penyebab ledakan dan kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan. Namun, diperkirakan ledakan berasal dari area gas compressor (Tempo.co, 2/4/2023).
Pertamina kerap kali mengalami kebakaran. Sebelum insiden terbakarnya kilang minyak Dumai, perusahaan migas pelat merah ini juga mengalami serangkaian ledakan maupun kebakaran di fasilitas miliknya. Total sudah terdapat 10 fasilitas pertamina meledak dan terbakar dalam waktu 4 tahun ini (Kompas.com, 2/4/2023). Beruntunnya ledakan dan kebakaran yang terjadi pada kilang dan depo minyak Pertamina memunculkan pertanyaan besar pada masyarakat, mengapa hal ini bisa terjadi?
Sebagai perusahaan migas pelat merah yang besar dengan pendapatan yang besar, terjadinya rentetan ledakan dan kebakaran pada depo dan kilang menjadikan profesionalisme Pertamina dipertanyakan. Pertamina seharusnya lebih hati-hati dalam mengurusi produksi minyak dan bahan bakar. Diketahui, BBM merupakan bahan bakar yang mudah meledak dan terbakar sehingga butuh kecermatan dalam mengelolanya.
Mirisnya, selama ini aspek keselamatan kerap diabaikan. Seperti banyaknya korban yang meninggal dunia dan menyebabkan kerusakan yang berdampak parah pada warga sekitar. Peristiwa ini kerap menunjukkan lemahnya sistem keamanan Pertamina. Padahal, jika kita mengamati hasil keuntungan dari perusahaan migas ini sangatlah besar. Sehingga kualitas pekerjaannya seharusnya bisa lebih bagus, seperti dalam hal pengadaan maupun perbaikannya. Namun, fakta yang ada keselamatan dan keamanan masih terabaikan. Ada apa gerangan?
Berulangnya ledakan dan kebakaran yang terjadi bukan semata faktor alam atau kesalahan manusia, tetapi tidak bisa dilepaskan dari pengaturan dan pengelolaan dari sistem kapitalisme demokrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam sistem kapitalisme demokrasi butuh biaya politik yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi. Akibatnya, banyak anggaran BUMN yang disedot untuk pengeluaran tidak resmi yang dikeluarkan para oknum. Sehingga berdampak pada kinerja pekerjaan yang dilakukan, baik dalam hal perbaikan infrastruktur dan sebagainya menjadi tidak sesuai standar.
Karena banyaknya keamanan yang terabaikan dan berdampak pada kebakaran dan nasib warga, maka dibutuhkan perubahan yang tidak hanya pada aspek personalia atau pimpinan saja. Tetapi, diperlukan perubahan pada sistem pengelolaan perusahaan negara yang mengurusi hidup hajat orang banyak.
Islam menjelaskan dan menjabarkan aspek dalam kepemilikan. Ada tiga aspek kepemilikan dalam Islam yaitu, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan negara. Harta kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara dan seluruh hasilnya diberikan untuk menjamin kemaslahatan rakyatnya. Harta kepemilikan umum dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu fasilitas dan sarana umum, sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas.
Dalam pengaturannya, diperlukan sosok pemimpin yang bertakwa, bertanggung jawab, amanah, jujur, dan adil. Pemimpin yang peduli terhadap urusan rakyatnya, menjadi kepentingan sebagai prioritasnya. Dengan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Firman Allah Swt,” Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (TQS. Al-Qashash: 26).
Dengan demikian, pejabat Pertamina harus bersikap profesional dan amanah. Pengelola kepemilikan umum yang merupakan milik seluruh rakyat dan sekaligus hajat hidup rakyat haruslah dengan baik dan standar yang tepat. Pejabat tidak boleh menggunakan dana hasil pengelolaan minyak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Khilafah juga akan menerapkan sistem keamanan yang tinggi sehingga kebakaran bisa tercegah. Orang-orang yang cerdas, terampil, dan saleh akan ditempatkan sebagai petugasnya. Dengan demikian berbagai insiden akan bisa dicegah dan diselesaikan dengan cepat sehingga tidak sampai ada korban jiwa.
Pengaturan dan paradigma yang benar dalam pengaturan kepemilikan akan mampu mewujudkan perekonomian yang mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam mewujudkannya diperlukan sebuah mekanisme yang baik dalam sistem pemerintahan yang baik juga. Sistem Islam yang telah teruji mampu mengatur kepemilikan dan menentukan pemimpin yang kuat dan amanah sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Wallahu’alam . [LM/ry].
