Ekonomi Terancam Kolaps, THR Dipangkas
Oleh : Teti Ummu Alif
(Pemerhati Masalah Umat)
LensaMediaNews__Kabar terkait Tunjangan Hari Raya alias THR dan gaji 13 ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu di bulan Ramadan. Namun tampaknya kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri pada lebaran tahun 2023 ini sepertinya akan sedikit kecewa. Pasalnya, pemerintah tidak akan memberikan THR dan gaji ke-13 secara penuh.
Dalam konferensi persnya, Srie Mulyani menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menimbang masalah penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlanjut. Khususnya dalam hal pemulihan dan antisipasi. Selain itu, ketidakpastian global yang mampu menyebabkan pelemahan ekonomi dalam negeri. Antara lain disebabkan oleh ketegangan geopolitik, terutama perang Rusia dan Ukraina. Hingga perubahan kebijakan moneter oleh banyak negara di dunia (Cnbcindonesia 3/4).
Meski tidak bisa diberikan sepenuhnya, Mentri Keuangan tetap berharap pencairan THR Idulfitri ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, adanya dorongan terhadap daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Sebab, warga +62 memang selalu menjadikan momentum Lebaran sebagai momen belanja besar-besaran untuk menyiapkan segala pernak-pernik Hari Raya. Mulai dari berbagai jenis kue kering, baju, sendal, sepatu hingga dekorasi rumah pun tak luput.
Sebenarnya, kondisi di atas bukanlah hal yang mengherankan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Karena, dalam pandangan kapitalisme, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya penghasilan rakyat. Asumsinya, makin besar pendapatan seseorang, maka akan mudah bagi mereka untuk membelanjakan uang. Dengan begitu, harta dapat beredar di masyarakat. Jadi, meski yang memiliki penghasilan besar hanya orang-orang tertentu, harta tetap bisa beredar di kalangan bawah dan perputaran ekonomi dapat terus berjalan. Sehingga, pemberian THR dan sejenisnya dianggap sudah tepat.
Namun jika dicermati, langkah tersebut hanyalah solusi instan yang tidak bertahan lama. Pasalnya, secara kasat mata memang pertumbuhan ekonomi terjadi dari budaya konsumtif masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan itu hanya terjadi pada satu momen saja. Sedangkan setelah Lebaran usai biasanya ekonomi akan kembali lesu. Sebab, keuangan masyarakat kembali menipis.
Inilah risiko hidup di negara yang ekonominya berbasis ribawi. Di mana sektor nonriil lebih mendominasi daripada sektor riil. Alhasil, orang kaya lebih suka menyimpan uangnya di bank. Karena sektor nonriil alias riba memang lebih menggiurkan. Mereka bisa mendapatkan keuntungan berlipat tanpa perlu bekerja keras, dengan bermain saham misalnya. Sehingga sektor riil macet. Padahal, sektor riil sangat penting karena penentu pertumbuhan ekonomi ada di sektor tersebut.
Untuk itu, saat ini kita butuh sebuah sistem ekonomi yang meniadakan transaksi ribawi sekaligus berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Ya, itulah sistem ekonomi Islam. Sejak awal, Islam sudah melarang seorang muslim menumpuk dan menimbun harta. Mereka didorong untuk memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Islam juga mendorong seorang muslim untuk berzakat, berinfak, bekerja, mengembangkan hartanya dengan cara halal, serta penerapan berbagai macam hukum sebab kepemilikan lainnya. Maka secara otomatis harta akan bergerak di sektor riil dengan sendirinya.
Umat harus menyadari bahwa selama negara ini masih berasaskan riba. Maka pemberian tunjangan dengan segala bentuknya hanyalah stimulus sementara yang tidak mampu membantu sepenuhnya bagi perekonomian masyarakat bawah. Keuntungan terbesar tetap diraup oleh para pebisnis besar, seperti pakaian, sepatu, makanan, alat elektronik, dan lain-lain. Penjual biasa, seperti UMKM atau toko-toko lainnya, hanya kecipratan sedikit keuntungan. Masihkah kita menutup mata? Wallahu a’lam bishshawab.
