Polemik Kalender Mewah, Bikin Rakyat Gerah
Oleh: Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Lensamedianews.com– Kabar pengadaan kalender untuk para anggota dewan terhormat sontak memicu kontroversi publik. Pasalnya, anggaran yang diajukan, tak tanggung-tanggung, mencapai rupiah fantastis, Rp. 955 juta (detiknews.com, 26/8/2022).
Mirisnya, anggaran ini diambil dari APBN. Sebelumnya, yang juga ramai diperbincangkan publik, yaitu pengadaan anggaran tak lumrah dalam proyek pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR yang mencapai Rp 43,5 Milyar. Karena kasus ini menghembuskan kegaduhan, akhirnya proyek tersebut dibatalkan. Tentu kedua kasus tersebut makin membuat publik terheran-heran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar), DPR, Said Abdullah, menanggapi fenomena tersebut. Said Abdullah meminta pengadaan kalender tahun 2023 distop (detiknews.com, 30/8/2022). Menurut Said, pengadaan kalender ini bukanlah masalah yang urgent. Setiap orang telah memiliki jam tangan dan gawai, yang di situ tersedia fitur jam dan kalender digital. Demikian lanjutnya.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), DPR, Ahmad Dimyati Natakusumah, mengungkapkan akan diadakan rapat dengan Sekjen DPR, perihal fenomena tersebut agar tak menimbulkan polemik di tengah masyarakat (sindonews.com, 1/9/2022). Dimyati pun mengungkapkan bahwa proyek pengadaan ini belum dihentikan secara total. Karena anggaran ini memang anggaran rutin tahunan.
Fakta memilukan yang tampak di hadapan mata membuat rakyat semakin tak percaya dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Anggota dewan, yang seharusnya mengayomi rakyat, justru bagai musuh dalam selimut.
Di tengah ekonomi serba sulit, para anggota dewan malah tak memikirkan nasib umat. Saat subsidi bahan bakar dicabut, BBM mahal, dan beragam harga bahan pokok meroket. Dan tentu, fakta ini membuat rakyat makin kegerahan. Di tengah krisis multidimensi yang kini terjadi, justru para wakil rakyat tak memiliki empati.
Potret pilu sistem politik demokrasi membuat rakyat makin kecewa. Demokrasi, yang awalnya bermakna dari rakyat dan untuk rakyat, faktanya bohong besar. Rakyat hanya dijadikan korban kepentingan para penguasa. Dan segala keputusan yang ditetapkan penguasa tak berpihak pada kepentingan umat. Lantas masihkah kita percaya dengan sistem ini?
Sistem yang tak pernah amanah memegang kekuasaan. Dan menjadikan kekuasaan sebagai media untuk menghancurkan rakyatnya. Akibatnya, tampak nyata, angka kemiskinan makin meningkat di tengah penguasa yang makin dzolim. Segala kebutuhan hidup umat tergadaikan oleh gaya hidup penguasa yang makin tak ramah.
Para pemimpin kaum muslimin ibarat perisai yang seharusnya selalu menjaga umatnya. Rasulullah SAW. bersabda,
“Sungguh Imam (Khalifah) itu (laksana) perisai; orang-orang akan berperang di belakang dia (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, Abu Dawud dan Ahmad).
Sesungguhnya, negara adalah penjaga rakyatnya. Namun, selama sistem rusak ini dijadikan sandaran, mustahil negara dapat berfungsi sebagai pengayom umat. Hanya dengan sistem Islam-lah, umat dapat benar-benar terjaga. Terjaga kehormatannya, serta terjamin segala kepentingan hidupnya. Mulia dengan syariat di bawah kendali kepemimpinan yang amanah. Berdasarkan keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Ta’ala.
Sistem politik Islam menjamin seluruh umat tunduk dan dapat menerapkan syariat Islam secara totalitas di setiap bidang kehidupan. Kekuasaan yang dimiliki para penguasa digunakan untuk melindungi umat. Bukan untuk menjegal rakyatnya. Wallahu a’lam bisshowwab. [LM/UD]
