Kebijakan Gagal, Menuai Sesal
Oleh: Yuke Octavianty, SP.
( Komunitas Pejuang Pena Dakwah)
Lensamedianews.com-Presiden RI, Joko Widodo, mengumumkan kembali perpanjangan program pembatasan aktivitas masyarakat, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 4, dan akan diterapkan mulai tanggal 3-9 Agustus 2021 (CNNIndonesia.com, 2/8/2021). Pemerintah berharap lanjutan program ini dapat menekan derasnya angka lonjakan kasus Covid-19.
Dalam pantauan lima hari terakhir, jumlah tambahan kasus harian tampak menurun. Namun, angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yaitu 10.000 kasus per hari. Ini pun dalam kerangka menurunnya jumlah tes yang dilakukan. Trend penurunan jumlah kasus positivity rate masih ada di kisaran 25,6 persen selama PPKM level 4 diberlakukan (CNNIndonesia.com, 2/8/2021). Masih jauh dari standar yang ditetapkan WHO (World Health Organization), yaitu postivity rate berada di angka 5 persen.
Trend yang sama pun diperlihatkan oleh data vaksinasi. Capaiannya masih dibawah data harapan. Pemerintah hanya mampu melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada 779.607 per hari. Padahal data harapan pemerintah dapat memvaksin 1 juta orang per hari di bulan Juli 2021 (CNNIndonesia.com, 2/8/2021).
Gambaran fakta yang kini terjadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah gagal mengendalikan pandemi. Pakar epidemiologi, Universitas Indonesia, Pandu Riono menjelaskan bahwa Indonesia sedang melaju menuju jalur jebakan pandemi (pandemic trap) (idtodaynews.com, 31/7/2021). Pasalnya, pemerintah tak memiliki program terencana dan tak ada target yang jelas.
Politikus PDIP, Effendi Simbolon, juga mengkritisi kebijakan pemerintah. Pemerintah sejak awal tak taat konstitusi, tak mengikuti rujukan sesuai UU Karantina, padahal telah jelas bahwa negeri ini butuh lockdown (geloranews.com, 31/7/2021). Pemerintah hanya berganti-ganti kulit program, yang sebenarnya intinya sama, tak ingin dan tak mampu menerapkan lockdown secara totalitas.
Program yang digunakan pemerintah saat ini hanya program tambal sulam tanpa ada prioritas utama dalam penanganan wabah. Wajar saja, jika pandemi tak kunjung pergi. Hal ini gamblang terlihat pada berbagai program pemerintah yang tak jelas dan tak memprioritaskan penanganan pandemi, seperti optimasi program kereta cepat, program pindah ibukota, program laptop pendidikan, infrastruktur negara, dan olimpiade . Padahal inti utama masalah yang kita hadapi bersama adalah pandemi. Jutaan nyawa umat menjadi korban gagalnya kebijakan pemerintah.
Kalau saja sejak awal, pemerintah menetapkan kebijakan sesuai ahli bidang epidemiologi, yaitu menetapkan kebijakan lockdown. Namun apa daya, pembiayaan “lari tak karuan” ke program-program tersier, yaitu program “mewah” yang tidak dibutuhkan saat sekarang. Jelaslah, pemerintah tak mampu serius menangani pandemi.
Dalam kitab Struktur Negara Khilafah, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani, halaman 266, negara yang berpijak pada sistem Islam, menetapkan solusi dalam aspek strategi perang dan finansial atau perkara yang berhubungan dengan perkara sains dan teknologi membutuhkan pengkajian dan analisis mendalam. Sehingga keputusan strategi atau solusi yang harus segera ditetapkan sesuai dengan keputusan ahli dan para pakar. Bukan keputusan mayoritas penduduk atau penguasa.
Sistem yang saat ini diterapkan adalah sistem yang rusak. Sistem yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Sistem rusak pasti melahirkan kebijakan yang batil bagi seluruh rakyat. Wajar saja, kerusakan sistem pasti terjadi. Padahal agama (baca: Islam) adalah sistem shahih yang di dasarkan akidah dan di dalamnya terpancar seperangkat aturan untuk mengatur urusan umat seluruhnya. Allah Swt. berfirman, yang artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18).
Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai kaum muslim, wajib menyandarkan segala urusan pada aturan (syariat) Islam. Dan, larangan untuk menyerahkan pengurusan suatu masalah pada orang-orang yang tak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena akan melahirkan kemudaratan.
Syariat Islam-lah satu-satunya aturan sempurna yang Allah tetapkan untuk pengaturan seluruh urusan umat. Syariat Islam dapat diterapkan dengan sempurna jika tegak wadah institusi berupa Kekhilafahan yang dicontohkan Rasulullah Saw. Sistem yang dapat dengan optimal memprioritaskan nyawa dan kesejahteraan umat. Wallahu a’lam bisshowwab.
