Butuh Kedisiplinan untuk Menghentikan Laju Penularan
Beberapa waktu yang lalu, sejumlah tokoh politik yang merupakan mantan Tim Kampanye Nasional (TKN) Presiden Jokowi mengadakan acara reuni. Acara ini kemudian diunggah lewat akun twitter Sekjen PSI, Raja Juli Antoni pada saat momen makan malam bersama. Hal ini sontak menjadi sorotan dan dikritik habis-habisan soal protokol kesehatan Covid-19.
Melihat fakta ini, seharusnya para pejabat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berusaha menghindari aktivitas berkerumun yang bisa berpotensi menyebarkan virus Covid-19. Apalagi, saat ini kasus positif rate di negeri ini sedang meningkat. Sejumlah rumah sakitpun sudah tidak bisa menampung pasien karena penuh sehingga yang bisa kita lakukan adalah konsisten untuk menjalankan prokes 5M untuk bisa memutus rantai penyebarannya.
Kiranya, siapapun kita entah pejabat atau masyarakat biasa agar bisa mematuhi kebijakan ini. Kedisiplinan untuk tetap menaati prokes adalah langkah awal untuk menekan laju penularan virus ini. Sebab hakikatnya kita sedang sama-sama berjuang untuk bisa terbebas dari wabah ini.
Disisi lain, hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang ada diterapkan dan dijalankan secara tidak serius. Tak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar prokes. Wajar hingga kemudian masyarakat juga menganggap bahwa wabah ini biasa saja. Jikapun ada, hanya formalitas belaka. Inilah potret penerapan kebijakan di era kapitalisme. Kebijakan yang sejak awal membingungkan karena berganti-ganti terkesan tambal sulam adalah buah penerapan sistem kapitalisme.
Hal ini tentu berbeda dengan sistem Islam yang secara historis serius dalam penanganan wabah. Keberadaannya tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Andai pemerintah mau menerapkan sistem Islam dalam penanganan wabah yang bisa dilihat dari kisah Umar bin Khattab saat muncul wabah ta’un , bisa jadi hal ini tidak akan terjadi. Lonjakan kasus yang ada akan bisa ditekan dan dicegah. Kedisiplinan masyarakatpun lahir tak sekadar adanya aturan dari sang pemimpin tetapi juga lahir dari akidah yang menuntut adanya ketaatan terhadap pemimpin.
Dwi P Sugiarti
(Majalengka)
[faz/LM]
