Data Pegawai Siluman, Cermin Buruknya Administrasi Sistem Kapitalisme
Oleh: Yuke Octavianty
Lensa Media News – Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah impian bagi sejumlah orang. Pekerjaan yang tidak terlalu sulit, tak terlalu mengeluarkan banyak keringat, namun hasilnya menggiurkan. Ditambah sejumlah tunjangan yang membuat “ngiler” banyak orang. Belum lama, ditemukan sekitar 97 ribu data ASN (Aparatur Sipil Negara) tak bertuan (geloranews.com, 24/5/2021). Ada datanya, namun tak ada pemiliknya sedangkan pemerintah tetap mengeluarkan anggaran untuk gaji dan dana iuran pensiunnya (detiknews.com, 24/5/2021).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan 97 ribu data tersebut ada sejak tahun 2002 hingga 2014 (geloranews.com, 24/5/2021). Adapun Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono memaparkan bahwa data misterius itu merupakan data 2014. Saat itu tengah dilakukan Pendataan Ulang PNS (PUPNS). Paryono menambahkan, sekitar 90 ribuan nama yang tercantum tersebut adalah pegawai yang tidak mengikuti PUPNS dengan alasan khusus, mulai dari keterbatasan akses informasi, sedang tugas belajar dan alasan sakit. Namun Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan 97 ribu data PNS tersebut tergolong misterius bahkan ada yang palsu (detiknews.com, 24/05/2021). Pertanyaan besarnya, lantas kemana dana gaji dan dana pensiun pegawai “hantu” itu mengalir? Banyak dugaan bahwa dana tersebut “dilahap” para penguasa.
Sistem administrasi aparatur negara merupakan salah satu poin penting dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara. Sistem demokrasi kapitalisme mengutamakan hawa nafsu sebagai dasar pemikiran, tidak mengindahkan aturan Allah yang sempurna dalam tiap jengkal urusan kehidupan. Allah SWT. berfirman:
اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰٮهُ وَاَ ضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۗ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ
“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan-Nya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”
(QS. Al Jatsiyah, ayat 23).
Sistem fasad (rusak), pasti menghasilkan metode cacat, termasuk dalam pengelolaan data para aparatur negara. Kesalahan pendata mengakibatkan keuangan negara menjadi “ambyar”. Dana yang terus digelontorkan untuk para pegawai “hantu” merupakan pemborosan anggaran negara. Wajar, bila umat tak lagi percaya dengan kinerja pemerintah yang semakin liar dan tak terkendali. Sistem liberal kapitalisme mengutamakan materi sebagai tujuan kehidupan. Kesejahteraan umat sama sekali tak terlintas. Lantas, masihkah kita terus bersandar pada sistem rusak?
Dalam kitab Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) yang ditulis oleh Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani, struktur pemerintahan dan administrasi negara dibentuk dengan struktur yang khas dengan tujuan utama negara sebagai pelayan umat. Manajemen berbagai urusan negara dan kepentingan umat ditangani oleh departemen, jawatan serta unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara dan memenuhi seluruh kepentingan umat. Syariah Islam mengutamakan pemenuhan kepentingan umat. Sistem yang sahih sudah pasti melahirkan metode yang sahih dalam pelaksanaan strateginya. Data setiap abdi negara akan diperiksa kevalidannya sehingga masyarakat tak merasa dibohongi. Dengan demikian umat menanamkan kepercayaan penuh kepada para wakilnya dalam melaksanakan roda pemerintahan.
Wallahu a’lambisshawwab.
[lnr/LM]
