Jaminan Kesehatan Layak Bagi Rakyat
Sungguh miris, hingga saat ini masih ada pasien yang ditolak beberapa rumah sakit, baik pasien Covid-19 maupun pasien non Covid-19. Di awal tahun 2021, di Surabaya seorang pasien yang divonis menderita liver, mengalami penolakan oleh sejumlah RS dengan alasan tidak ada bed rawat inap, dan akhirnya dapat dirawat di RS. Pada bulan Mei 2020, di Maluku, tercatat 3 pasien yang ditolak pihak rumah sakit, salah satunya seorang anak yang berumur empat tahun. Bocah yang menderita anemia aplastik tersebut meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit yang keenam.
Penolakan pasien ini sungguh sangat disayangkan. Mengingat hal ini terkait dengan nyawa seorang manusia dan kesehatan rakyat secara keseluruhan. Saat ini, negeri ini menggunakan iuran BPJS sebagai iuran untuk mendukung kesehatan rakyat. Rakyat diminta membayar setiap bulannya dan bila terlambat akan dikenakan denda.
Dalam Islam, seluruh rakyat diberikan jaminan kesehatan oleh negara tanpa kecuali, tanpa melihat pasien memiliki dana yang cukup atau tidak. Siapapun berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Selanjutnya, di dalam Islam, rakyat tidak dipungut biaya sedikit pun untuk biaya kesehatannya. Karena prinsip dalam kepemimpinan Islam, kesehatan rakyat adalah tanggung jawab negara dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Negara berupaya memenuhi pembiayaan kesehatan secara keseluruhan, baik berupa tenaga medis, peralatan medis yang memadai, rumah sakit yang cukup, dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Semua hal ini dapat terpenuhi, karena negara menerapkan sistem ekonomi antikrisis dan kuat, yang mampu membuat stabil perekonomian negara, yaitu sistem ekonomi Islam.
Iuran yang dipungut dari rakyat untuk membiayai kesehatan rakyat, tidak akan dipilih oleh sistem kepemimpinan Islam. Apalagi bila iuran tersebut ada denda (riba) bila rakyat terlambat membayarnya.
Semoga negeri ini dapat mengikuti langkah ini karena sistem ini berasal dari Allah SWT, yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi manusia, sehingga terwujud sistem kesehatan yang layak bagi rakyat.
E. Rachma
(Pengamat Kesehatan & Ekonomi)
[ra/LM]
