Islam Solusi Disintegrasi
Oleh : Lia Aliana
(Aktivis Muslimah)
Lensa Media News – Ujian datang silih berganti menghampiri bumi pertiwi, dari bencana alam di berbagai wilayah hingga pandemi covid-19 yang belum juga menemui titik terang. Kini kabar mengejutkan datang dari Papua. Pelopor Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 2020.
Dilansir dari CNN Indonesia, “Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Kami siap mengambil alih wilayah kami, dan tidak lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta, mulai hari ini 1 Desember 2020, kami menerapkan konstitusi sendiri dan mengklaim tanah kedaulatan kami,” kata Benny.
Tak dipungkiri, cikal bakal disintegrasi telah lama muncul di berbagai pelosok negeri, tentunya bukan tanpa alasan. Negara sebagai penjamin hak-hak dasar harus mengetahui alasan dari tindakan melanggar hukum tersebut. Maka menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk mengevaluasi segala kebijakan.
Kurangnya perhatian, minimnya kepercayaan serta ketidakpuasan terhadap pemerintah menjadi faktor tumbuhnya benih disintegrasi. Realitas ini sangat relevan dengan kondisi Papua. Pulau di ujung timur Indonesia yang tersohor akan tambang, pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah namun disaat bersamaan menjadi wilayah tertinggal dan termiskin.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di 16 daerah masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,22 persen. Angka kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Papua Barat (CNN, 15/1/2020).
Di sisi lain, negara lebih mengutamakan pembangunan sarana infrastruktur di pusat pemerintahan. Hal ini akan mengakibatkan kesenjangan sosial, juga berdampak pada perbedaan fasilitas umum seperti ekonomi, kesehatan, pedidikan.
Jarak yang jauh antara rakyat dengan penguasa menjadikan masyarakat Papua berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya. Kekayaan yang berlimpah hanya dinikmati segelintir pihak, bahkan mereka hanya menjadi budak di tanah kelahirannya.
Diskriminasi ini menumbuhkan rasa putus asa, hilangnya kepercayaan dan berujung pada pemisahan diri sebagai solusi. Maka dapat dipastikan bahwa disintegrasi muncul karena kegagalan negara memberi keadilan, kesejahteraan dan mewujudkan keutuhan.
Ketika pemerintah begitu santai bahkan cenderung cuek dengan isu disintegrasi, sikap berlainan justru diperlihatkan dunia internasional dengan memberi sinyal dukungan atas kemerdekaan Papua. Seperti yang diungkapkan oleh Jacob Rumbiak selaku Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat bahwa terdapat 111 negara yang telah menyatakan dukungannya seperti Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, Cilie dan Meksiko (Merdeko.com, 12/6/2012).
Seharusnya negara bertindak tegas agar tidak menyebar ke wilayah yang lain. Dikutip dari bisnis.com, “Indonesia harus bersikap tegas ke dalam dan luar negeri bahwa ini adalah makar. Kalau kita terlihat lemah, ini akan jadi momentum pihak lain untuk diam-diam mendukung atau menjalin kerja sama dengan hendak memisahkan diri tersebut,” kata Teuku Rezasyah pengamat hubungan internasional (2/12/2020).
Sebaliknya, pemerintah pusat justru lebih banyak beretorika dibanding memberantas disintegrasi. Hal ini diperkuat oleh ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM RI Mahfud MD, “menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada faktanya, Papua Barat itu apa,” (Tribunnews.com, 4/12/2020).
Fakta tersebut membuktikan bahwa demokrasi telah gagal mengatasi disintegrasi. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan sistem Islam. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103, ” berpegang teguhlah kalian semua pada ikatan tali agama Allah dan janganlah sekali-kali kalian bercerai berai.”
Sanksi tegas juga diberikan kepada mereka yang ingin memisahkan diri dari negara, yaitu dengan cara diperangi sebagai pelajaran bukan untuk dihabisi setelah sebelumnya didakwahi untuk kembali kepada Islam dan bertaubat.
Islam sebagai agama paripurna juga berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi dan menjamin setiap hak serta kebutuhan dasar setiap warga negara tanpa pandang bulu. Segala kekayaan alam dikelola sebaik mungkin untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Semua itu dilakukan agar celah-celah disintegrasi tertutup rapat.
Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, dimasa kepemimpinannya muncul kelompok Khawarij yang ingin memisahkan diri dari Daulah Islam. Namun, dengan tegas dan tentunya mengacu kepada hukum Allah yaitu Alquran serta Sunah Rasulullah, beliau memberikan pelajaran kepada kelompok Khawarij dengan cara memeranginya setelah sebelumnya diajak untuk kembali kepada daulah.
Dengan begitu Islam mampu memberikan efek jera kepada siapa saja yang berusaha memecah persatuan warga negara, juga menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan wilayah. Maka hanya Islamlah yang mampu memberi solusi menghapus benih-benih disintegrasi.
Wallahu a’lam bish shawab.
[ry/LM]
