Dibalik Bantuan Sosial di Tengah Wabah
Oleh : Sri Retno Ningrum
Lensa Media News – Kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah maupun bawah terpuruk akibat virus Covid-19. Pasalnya, penyebaran Covid-19 menjadikan masyarakat terbatas untuk melakukan kegiatan di luar rumah termasuk bekerja. Sehingga banyak mereka menjadi pengangguran.
Pemerintah memang sudah memberikan bantuan sosial akan tetapi, ternyata bantuan yang diberikan ada maksud tertentu yakni politisasi bantuan sosial. Hal ini terlihat, adanya foto Bupati Klaten, Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial atau Bansos penanganan virus Covid-19.
Adapun paket bantuan sosial yang ditempeli foto Bupati Klaten, Sri Mulyani seperti beras, masker hingga buku tulis untuk siswa diwarnai wajah Bupati tersebut. Selain itu, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik pun mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah Joko Widodo dengan nama “Bantuan Presiden RI”.
Sehingga nama bansos itu seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Joko Widodo. Padahal, sumber dana bantuan sosial berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat. (CNN Indonesia 29/04/2020).
Sejatinya, pemberian bantuan sosial pada saat mengalami kesulitan ekonomi memang menjadi tugas negara. Akan tetapi, sistem kapitalis demokrasi yang diterapkan negara ini menjadi asas manfaat sebagai patokan penguasa dalam bertindak. Penguasa dalam sistem ini akan selalu mencari kesempatan meskipun rakyat sedang mengalami kesedihan.
Mereka menjadikan pemberian bantuan sosial sebagai cara untuk mendapatkan simpati rakyat dan akhirnya ketika pemilihan mendatang rakyat akan memilih penguasa itu. Sehingga dapat disimpulkan di balik bantuan sosial, ada maksud penguasa mendapatkan citra yang baik di hadapan rakyat atau pencitraan.
Begitu pula, dengan rakyat. Rakyat mudah sekali dimanfaatkan oleh penguasa yang lahir dari sistem ini. Padahal, watak penguasa dalam sistem ini hanya berorientasi pada materi untuk menyejahterakan dirinya dan kelompoknya saja. Jikalau, mereka ingin menyejahterakan rakyat itu pun sangat sedikit masyarakat yang tersentuh bantuan dari penguasa.
Apalagi, dikabarkan bantuan sosial pemerintah seperti kartu sembako, KIP dan PKH tidak tepat sasaran. Ada orang mampu mendapatkan bantuan tetapi orang miskin luput dari bantuan. Miris! Di sisi lain, sistem kapitalis demokrasi melahirkan banyak permasalahan kehidupan.
Mulai dari kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, KDRT dan masih banyak lagi. Begitulah potret buruk sistem kapitalis demokrasi. Penguasa pun seakan lupa bahwa kekuasaan yang mereka miliki adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban.
Sehingga ketika rakyat tidak di riayah dengan baik bahkan banyak permasalahan yang terjadi maka penguasa akan terancam tidak akan masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw artinya: “siapa saja yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia tidak memimpin rakyatnya nya dengan tulus atau royal, maka Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR Al Bukhari dan Muslim).
Hal ini tentu berbeda ketika penguasa dalam sistem Islam atau khilafah meriayah rakyatnya. Terlebih pada saat pandemi terjadi. Pada masa kekhilafahan Umar bin al-khattab pernah tertimpa wabah Thaun. Khilafah bertindak cepat setelah mengetahui bahwa kas di baitul mal tidak mencukupi untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya.
Kemudian Khalifah mendatangi Amru bin al-‘ash, gubernur Mesir. Beliau meminta bantuan kepada gubernur. Dengan cepatnya gubernur segera mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar.
Khalifah juga mengirim surat kepada para gubernurnya di Syam, Irak dan Persia. Semua mengirim bantuan kepada khalifah. Dalam catatan sejarah digambarkan bahwa gubernur Amru bin ash dalam memberikan bantuan ujung kepala bantuan berada di Madinah sedangkan ekornya berada di Mesir.
Tentu bisa dibayangkan, betapa banyaknya jumlah bantuan yang diberikan oleh gubernur tersebut. Ketika wabah terjadi, Khalifah Umar bin Khattab juga memberi contoh terbaik dengan bergaya hidup sederhana, bahkan lebih kekurangan dari masyarakatnya. Dengan begitu beliau bisa merasakan kesulitan yang dihadapi rakyat.
Begitulah sosok Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berusaha meriayah rakyatnya dengan baik dan tulus bukan pencitraan seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk itu, kita perlu untuk melakukan perombakan sistem agar rakyat benar-benar merasakan kesejahteraan hakiki.
Yakni, mengganti sistem kapitalis demokrasi beralih menuju sistem islam. Karena khilafahlah yang sudah terbukti lebih dari 1300 tahun membawa kesejahteraan bagi rakyat baik muslim maupun non muslim.
Wallahu’alam Bisshowab.
[LM]
