Oligarki, Bukti Rakusnya Demokrasi
Oleh : Hana Salsabila AR
(Komunitas Setajam Pena)
LensaMediaNews – Kabar tidak menyenangkan datang dari founder sekaligus pemimpin tertingi Ruang guru, Belva Devara. Belva Devara diduga melakukan korupsi semenjak ia diangkat sebagai Stafsus Milenial Presiden Republik Indonesia. Menurut berita yang dilansir oleh Tribunnews (15/4/04/2020), Ruang guru ditunjuk sebagai salah satu aplikator Kartu Pra-kerja dan dijadikan mitra ruang pelatihan online. Biaya anggaran negara yang dikeluarkan untuk pelatihan online tersebut bernilai hingga Rp.5,6 Triliun.
Sementara itu, kabar menyakitkan justru datang dari tenaga kerja para guru dan PNS. Dikabarkan tunjangan guru akan dipotong hingga Rp. 3,3 triliun untuk keperluan penanganan virus Corona yang tengah menjadi pandemi negeri ini. Tak hanya guru dan PNS, kabarnya tunjangan pendidikan LPDP direncanakan juga bisa dijadikan anggaran untuk penanganan virus Corona (Bisnis.com, 15/04/2020).
Terpampang jelas di depan mata, ketidakadilan pemerintah saat ini. Di saat negeri ini dirundung lara, rakyatnya tertimpa wabah yang kian meluas, justru penguasa tak berpihak pada mereka. Wabah Covid-19 yang telah merenggut ratusan jiwa tak menyentuh sang pemangku kekuasaan negeri ini. Pemerintah lebih sibuk memangkas hak-hak rakyat, yang tentu juga sangat dibutuhkan di masa wabah ini. Tetapi tak pernah mengutik-utik dana yang sebenarnya meluber untuk sesuatu yang belum rakyat butuhkan, yaitu dana pindah ibukota.
Dari sini semakin membuka mata kita bahwa kepentingan orang-orang di belakang penguasa yaitu pendukungnya lebih penting daripada mengurusi kondisi rakyatnya. Apalagi dana pelatihan online yang menggandeng para pengusaha dan stafsus presiden ini seolah sia-sia. Bagaimana tidak, pelatihan itu sama dengan pelatihan yang bisa didapat gratis dari youtube. Astaghfirullah.
Bahkan kabarnya dana haji pun juga diincar oleh pemerintah. Kalau sudah demikian, bagaimana nasib para guru dan pendidikan ke depan? Padahal, kebutuhan guru dan pendidikan lebih harus diprioritaskan karena menyangkut kepentingan rakyat.
Kebijakan pemerintah saat ini dinilai sangat oliigarkis, karena kebijakan yang dibuat sangat merugikan masyarakat, dan hanya akan menguntungkan segelintir elit. Padahal rakyat butuh dana langsung untuk keberlangsungan hidup sehari-hari mereka, bukan pelatihan online yang tak tentu manfaatnya. Hal inilah yang menjadi bukti kegagalan pemerintah dengan sistem rakusnya, demokrasi. Rezim kapitalis yang hanya mementingkan kepentingan individu yang lebih bermodal ketimbang kepentingan rakyat universal yang lebih membutuhkan.
Bedakan ketika dalam negara Islam. Islam mengatur aturan anggaran negara dengan jelas, dan juga prioritas kebutuhan masyarakat. Apalagi ketika dalam situasi wabah krisis seperti saat ini. Karena Islam tahu betul bahwa tugas utamanya adalah meriayah dan melayani rakyat, sehingga kebutuhan sekunder seperti misal proyek kerja dan semisalnya menjadi nomor sekian. Maka jelaslah, dengan demikian Islam merupakan solusi sekaligus sistem yang sempurna dan adil bagi masyarakat.
[hw/LM]
