PHK Massal, Imbas Kegagalan Kapitalisme Liberal
Oleh: Husnul Aida
(Aktivis Dakwah Muslimah)
LensaMediaNews – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin gencar dilakukan perusahan-perusahaan di tanah air, tak terkecuali di Pasuruan. Sebagai kota Industri, secara otomatis juga merasakan dampak dari ekonomi yang lesu dan badai krisis finansial global.
Sampai saat ini, tercatat 1.500 lebih karyawan di-PHK di Kabupaten Pasuruan saja. Diantaranya, Karya Dibya Mahardika (KDM) di Pandaan dan Purwosari. Tercatat sebanyak 853 karyawan telah diberhentikan dengan alasan efisiensi karyawan. Ditambah lagi adanya kenaikan cukai rokok yg memberatkan produsen, sehingga perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan.
Perusahaan lain yang melakukan PHK yaitu Innopack, Gempol lantaran perusahaan tersebut dinyatakan pailit dan ditutup, sejumlah 600 karyawan telah diberhentikan. Sementara Sumber Bening Lestari di Sukorejo, ada 132 yang di PHK dan dalam proses mediasi karena ada permasalahan hak normatif. Ditambah Finna Golf (95 karyawan) dan PT. Panverta Cakra Kencana (100 karyawan) (www.wartabromo.com, 18/02/2020).
Kasus PHK massal ini, semakin menambah deretan permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya Pasuruan. Angka kemiskinan dipastikan akan terus bertambah. Sumber penghasilan keluarga sebagai pekerja pabrik telah terhenti dengan kebijakan PHK ini. Akan semakin berat beban hidup masyarakat. Pekerjaan tiada, sedangkan kebutuhan hidup semakin mahal harganya.
Secara umum, kondisi ini semakin memperjelas bahwa krisis keuangan global belum berakhir. Bahkan makin bertambah parah. PHK tidak hanya terjadi di perusahaan kecil, tapi juga perusahaan besar.
Institusi dan kebijakan pemerintah pun turut berkontribusi dalam menciptakan terjadinya PHK massal. Kebijakan investasi dan perdagangan liberal mendorong semakin timpangnya ekonomi. Dengan kebebasan investasi, perusahaan-perusahaan multinasional dengan mudah masuk dan berkompetensi ke semua negara termasuk Indonesia.
Dengan segala keunggulan yg mereka miliki, mereka mampu menekan atau bahkan mematikan pelaku usaha domestik yang kalah efisien. Perdagangan luar negeri yang semakin liberal juga mempermudah masuknya barang-barang impor dan bersaing dengan produsen lokal. Industri lokal pun tertindas dan akhirnya gulung tikar.
Disisi lain kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah sangat sulit untuk mendapatkan modal usaha. Sumber modal usaha didominasi oleh perbankan. Namun, untuk mendapatkan kredit, selain layak, seperti memiliki jaminan, nasabah yang berskala mikro dan kecil juga harus menanggung suku bunga yang jauh lebih tinggi dari suku bunga kredit korporasi.
Lengkap sudah, penderitaan masyarakat di bawah sistem kapitalisme liberal. Demikianlah kegagalan sistem kapitalisme liberal dalam mengatur ekonomi. Kebijakannya melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat kecil, tapi sebaliknya kesejahteraan bagi para korporat. Upaya untuk menutupi kelemahannya, seperti pengenaan berbagai macam tarif, perbaikan sistem pendidikan, penguatan serikat pekerja, dan sebagainya dalam kenyataannya semakin menambah angka kemiskinan.
Bertolak belakang dengan sistem Islam. Tujuan politik ekonomi dalam Islam adalah pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu, juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat.
Dengan demikian, aspek utama dalam Islam adalah bagaimana kebutuhan primer masyarakat dapat terjamin pemenuhannya. Jaring pengaman sosial dalam Islam berlapis-lapis, mulai dari individu, masyarakat dan negara. Individu (kepala keluarga) wajib bekerja. Selain bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dirinya, ia juga diwajibkan menafkahi orang- orang yang menjadi tanggungannya yaitu anak-anak, wanita dan orang tua.
Disinilah peran dan tanggung jawab negara untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Negara juga berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, atau karena sebab lain yang mengharuskan negara menanggung pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Disinilah pentingnya insitusi yang mengadopsi sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Institusi itu adalah Khilafah. Dengan Khilafah, Islam sebagai rahmat akan dirasakan oleh siapapun yang hidup di dalamnya atau berinteraksi dengannya.
Wallahu A’lam.
[ry/LM]
