Suara Ormas Pendongkrak Suara Rezim?
Oleh: Eni Mu’ta S.Si
(Pendidik, Revowriter Jombang)
LensaMediaNews– Sudah menjadi rahasia umum suara ormas jadi rebutan saat pemilu. Keberadaanya dirangkul dan perannya dioptimalkan sebagai mesin peraup suara demi kemenangan sang kontestan. Di tengah arus politik sekuler yang transaksional, deal-deal politik pun terjadi. Sejumlah janji manis, tawaran imbalan menggiurkan siap ditukar dengan dukungan suara masa ormas. Begitulah politik demokrasi, standar kemenangan ditentukan suara terbanyak, bukan suara yang benar.
Sudah menjadi rahasia umum pula, janji manis ala rezim sekuler tinggallah janji yang banyak diingkari. Habis manis sepah dibuang. Suara ormas tak lagi di dengar setelah rezim meraih kemenangan. “Ketika Pilpres suara kita dimanfaatkan. Tapi ketika selesai, kita ditinggal.” Ujar Said Aqil Siraj dalam video pernyataanya saat wisuda mahasiswa Universitas Nahdlatul ‘Ulama Indonesia (Unusia) I Parung, Bogor, Jawa Barat. (rmolbanten.com, 28/12/2019)
Pernyataan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PB NU) tersebut menjadi gambaran nyata bahwa dalam sistem demokrasi tak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian turut angkat bicara. Lewat akun twitternya Rizal ramli mengatakan, “Pemimpin-pemimpin formal NU membuat NU menjadi kecil dengan menjadikannya sekadar ‘kendaraan sewaan’. Bahkan bersedia memakai pelat merah. Padahal akar NU adalah pelat hitam, organisasi masyarakat yang berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat.”
Terkait Said menagih janji Sri Mulyani dana 1,5 triliun yang tertuang dalam MOU nota kesepahaman antara PB NU dan kementerian keuangan tentu bukan janji biasa. Publik pun “mencium” aroma deal-deal politik di antara mereka. Pengakuan ketua ormas tersebut menegaskan bahwa suara ormas dimanfaatkan demi kepentingan rezim.
Pun rezim dalam demokrasi menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangannya. Hal ini patut menjadi I’tibar bagi semua, bahwa ormas tidak boleh beralih dari tanggung jawab utamanya. Melakukan amar ma’ruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam. Berdiri di tengah-tengah masyarakat mangajak kepada kebaikan dan tegas mencegah kemungkaran. Baik di kalangan masyarakat secara umum maupun di hadapan rezim penguasa.
Amar ma’ruf nahi mungkar merupakan aktivitas mulia. Diperintahkan oleh Allah, dilakukan hanya mengharap rida Allah. Ormas maupun masyarakat patut waspada tak gampang melakukan deal-deal politik dengan mengharapkan imbalan, baik dalam bentuk harta maupun jabatan. Karena hal itu dapat membutakan adanya keburukan bahkan kezaliman yang dilakukan rezim.
Ormas Islam harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebenaran Islam. Melakukan aktivitas membangun kesadaran politis masyarakat. Agar tatanan kehidupan baik secara individu, jama’ah, maupun bernegara berjalan sesuai aturan Allah Swt.
Kekuasaan dan kedaulatan negara bukan ditentukan oleh suara terbanyak. Kedaulatan mutlak di tangan hukum dan manusia diberikan kewenangan terkait kekuasaan. Inilah sistem pemerintahan yang ada di dalam Islam. Allahu ‘alam bish showab. [LN/LM]
