Layanan Listrik Diserahkan Ke Cina, Bukanlah Solusi Tuntas
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tidak terlalu banyak terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik. Hal itu ia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Plt. Direktur Utama PT PLN, Sripeni Inten Cahyani di Kantor Kemaritiman Jakarta.
“Saya pengen, PLN lebih efisien lah. Terus kemudian kalian (PLN) jangan terlalu banyak dulu lah terlibat dalam pembangunan listrik, biarin aja private sector yang lebih masuk. Seperti 51% harus untuk Indonesia power untuk waste to energy. Jadi konsolidasi aja dulu biarkan private sector main”, ujar Luhut (Rabu, 14/8/2019).
“waste to energy sudah hampir 18 tahun tidak selesai. Oleh karena itu biarkan saja beauty contest jalan. Karena sudah ada Peraturan Presidennya, yang jelas harganya berapa sen terus kemudian tipping fee nya 500. Kemudian proses pembayaran tipping fee sudah ada, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau PLN, Indonesia power minta 51%, pasti repot masa hanya 51% tak chip in. Kamu yang bawa uang 9%”. Dia juga meminta agar PLN jangan melakukan investasi.
Langkah liberal rezim mudah ditebak. Kasus black out PLN terbukti jadi jalan penyempurnaan liberalisasi dan penguasaan listrik oleh Cina. Kondisi ini memang konsekuensi penerapan sistem ekonomi liberal oleh rezim penguasa yang akan berefek buruk pada ekonomi masyarakat. Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan negara. Sistem kepemimpinan negara ini unik, berbeda dari sistem lain yang ada di dunia, baik itu kerajaan, republik maupun parlementer. Sistem yang disebut Imamah atau Khilafah, lahir dari hukum syara’, bukan lahir dari para pemikir di kalangan manusia. Dengan demikian kedudukannya lebih kuat karena yang menetapkannya adalah Sang Pencipta manusia.
Susi
(Forum Pena Dakwah Maros)
[LS/LNR]
