Dunia Gelap dalam Sistem Kapitalisme
Oleh: Yulweri Vovi Safitria
Freelance Writer
LenSa MediaNews.Com, Opini–Setelah ramai #KaburAjaDulu di media sosial, kini #IndonesiaGelap menjadi trending topik di media sosial. Tagar tersebut terus menggema seiring munculnya aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang dilakukan serentak di sejumlah wilayah, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya pencabutan Inpres No. 1/2025, transparansi status pembangunan, transparansi dan evaluasi Program MBG, penolakan revisi UU Minerba, penolakan dwifungsi militer, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta tuntutan untuk menangkap dan mengadili mantan presiden Jokowi. Mahasiswa menilai, pemerintahan hari ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya (tempo.co, 20-2-2025).
‘Titipan’ Jabatan
Jika dicermati, kebijakan pemerintah dalam waktu 100 hari kepemimpinannya telah menuai banyak kekecewaan di hati masyarakat. Publik menilai, pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Harapan akan perubahan hidup yang lebih baik dari sebelumnya seolah impian yang tidak akan pernah terwujud.
Aroma bagi-bagi kue kekuasaan kian kental terasa dengan pelantikan sejumlah pejabat kementerian yang diduga sebagai ‘titipan’. Masyarakat menilai, kebijakan pemerintah membentuk kabinet gemuk telah mengakibatkan pemangkasan sejumlah anggaran dan mengabaikan hak-hak rakyat. Dugaan bahwa pemerintahan hari ini dikendalikan oleh pejabat sebelumnya seolah nyata adanya.
Mirisnya, di tengah rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka-bukaan soal agenda mengundang grup band ternama untuk tampil di agenda Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jumat (21-2-2025). Keputusan ini tentunya sangat kontras dengan kebijakan pemangkasan sejumlah anggaran yang akan dilakukan pemerintah.
Demokrasi Sumber Persoalan
Beragam persoalan berkelindan dan tidak kunjung menemukan jalan penyelesaian. Program MBG, kasus pagar laut, kelangkaan LPG 3kg, hingga kenaikan harga pangan hanyalah secuil persoalan yang muncul ke permukaan. Belum lagi persoalan pendidikan, kenakalan remaja, angka kriminal, dan LGBT, tidak jarang memenuhi laman pemberitaan.
Sementara itu, para pemangku kebijakan sering kali melontarkan ucapan yang melukai hati rakyat. Mereka juga sibuk mencari pembenaran atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Tidak jarang pula menyalahkan rakyat atas kondisi yang publik rasakan. Miskin empati, minim solusi, dan lobi sana sini demi kepentingan duniawi.
Bahkan, para pemangku kebijakan tidak segan membuat aturan yang merugikan rakyat. Janji-janji manis menegakkan keadilan, memberantas korupsi, dan membela rakyat kecil, ibarat pepesan kosong.
Hal demikian sebuah keniscayaan dalam Sistem Kapitalisme Demokrasi. Sistem yang berorientasi pada materi ini akan membidani lahirnya para pejabat yang tunduk pada kepentingan kapitalis. Aturan yang dibuat oleh manusia (baca: pejabat) sebagai representasi kedaulatan di tangan rakyat adalah untuk menguntungkan segelintir orang.
Oleh karena itu, harapan untuk hidup cerah dan masa depan yang lebih baik tidak bisa digantungkan pada Sistem Demokrasi. Kegelapan itu akan selalu melingkupi selama masih berada dalam Sistem Demokrasi. Sistem ini akan terus melahirkan ketidakadilan dan kesengsaraan bagi umat manusia di dunia.
Terang dengan Syariat
Allah Taala mengutus Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam untuk membawa manusia dari kegelapan hukum jahiliah menuju cahaya Islam. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, Islam juga mengatur seluruh aktivitas manusia, mulai dari masalah rumah tangga hingga bernegara.
Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam akan membawa rahmat untuk seluruh alam. “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (TQS Al-Anbiya: 107).
Sistem Islam meletakkan kedaulatan di tangan syarak. Sumber hukumnya berasal dari Alquran, Sunah, ijma’, dan qiyas. Pemerintah akan menerapkan undang-undang yang bersumber dari keempat sumber hukum tersebut. Segala kebijakan pemerintah adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Rakyat diberi peluang untuk mengoreksi penguasa sebagai bentuk kasih sayang dan amar makruf nahi mungkar. Dalam sistem Islam, pemerintah akan menciptakan kesejahteraan sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam meriayah umat.
Khatimah
Sudah saatnya umat meninggalkan gelapnya Sistem Demokrasi kemudian beralih kepada cahaya Islam. Hanya cahaya Islam yang mampu menerangi negeri dan alam semesta ini. Bukankah Allah Taala telah berfirman,“Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. … Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (TQS Al-Maidah: 15-16). Wallahualam bissawab. [LM/ry].
