Program Perbaikan Gizi Setengah Hati, Miris!
Oleh: Iiv Febriana
Pengajar di HSG Khoiru Umat Sidoarjo
LenSa Media News–Indonesia, meski dikenal sebagai negeri yang ‘Gemah Ripah Loh Jinawi’ karena kekayaan alamnya yang melimpah tidak serta merta menjadikan penduduknya terjamin mendapatkan akses pada makanan yang bergizi seimbang.
Bagaimana tidak, Indonesia adalah negara keempat dengan angka stunting tertinggi di dunia dan kedua se-Asia Tenggara. Untuk itulah, Indonesia berkomitmen menurunkan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Sungguh miris!
Berangkat dari permasalahan inilah kemudian pasangan terpilih presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran membuat program makan siang gratis yang kemudian berubah menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperbaiki dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
Tak hanya namanya yang diganti, anggaran untuk program ini pun diubah dari Rp. 15.000 menjadi Rp.7500 per porsi. Pertanyaannya dengan dana tersebut akankah kebutuhan gizi anak terpenuhi?
Belum lagi belakangan menjadi viral wacana pemerintah yang berencana mengganti susu sapi menjadi susu ikan. Pro dan kontra muncul terkait efisiensi susu ikan sebagai substitusi susu sapi dalam menu program makan siang bergizi pemerintahan Prabowo Subianto.
Susu ikan merupakan minuman protein. Produk ini adalah turunan dari hidrolisat protein ikan (HPI) yang diolah dan disajikan menyerupai susu. Jadi, susu ikan bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI. Salah satu wacana yang mencuat akhir-akhr ini adalah menempatkan susu ikan sebagai solusi pengganti susu sapi yang pasokannya di Indonesia masih terbatas (kompas.id, 13-09-2024).
Sekilas jika kita melihat program ini seolah dibuat untuk rakyat namun kennyataannya yang diuntungkan lagi-lagi adalah korporasi pemilik modal. Apalagi teknologi untuk memproduksi bubuk HPI (susu ikan) belum banyak dikembangkan industri dalam negeri, sehingga membuka peluang bagi industri dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia, seperti Jepang dan Australia yang terlihat merespons positif program ini.
Akar Masalah Ketimpangan Gizi
Jika kita meninjau dari sisi gizi, sebenarnya solusinya bukan program makan bergizi gratis, karena masalah utama yang menyebabkan terhalanginya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya adalah kemiskinan.
Pemerintah seharusnya lebih fokus kepada kebijakan yang dapat menciptakan kemandirian ekonomi daripada sekedar “menyuapkan” makanan ke mulut-mulut rakyatnya melalui program-program gratis dan bantuan langsung tunai.
Namun masalahnya, sistem demokrasi kapitalisme yang diemban di negeri ini meniscayakan fungsi negara hanya sebagai regulator bukan sebagai ra‘in (pengurus rakyat). Demokrasi yang katanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, praktiknya tidak sesuai teori. Sehingga hampir bisa dipastikan setiap kebijakan yang lahir dari sistem ini tidak akan pernah sepenuh hati melayani masyarakat yang ada masyarakatlah yang menjadi sapi perah korporasi.
Ada harga ada rupa, makanan bergizi di masyarakat identik dengan makanan yang harganya tidak murah karena ada jaminan kualitas disana. Sedangkan pendapatan masyarakat umum tidak dapat mencapai ketersediaannya ada setiap harinya, kalau pun ada uang untuk membeli belum tentu masyarakat akan memilih untuk membelinya. Hal ini disebabkan tingginya kebutuhan hidup asasi yang lain mengingat harga barang-barang pokok tidak makin murah hari demi hari.
Sistem Islam Mencetak Generasi Unggul
Sebuah peradaban tegak membutuhkan generasi yang unggul tak hanya dari sisi ketakwaan namun juga kuat akal dan fisiknya. Apakah membutuhkan biaya yang kecil? Tentu tidak. Negara Islam memiliki basis ekonomi yang kuat. Negeri-negeri kaum muslim rata-rata adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, maka negara hadir untuk mengelolanya untuk dikembalikan kembali kepada rakyat. Sehingga rakyat tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk bisa medapatkan jaminan atas kebutuhan asasinya, termasuk akses pada makanan bergizi.
Pada masa Khilafah Utsmaniyah, layanan makan bergizi gratis sudah diterapkan dalam bentuk dapur umum yang mampu menyiapkan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat. Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara akan mengalokasikan dananya untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat dari makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sistem Islam yang aturannya berasal dari Al Khaliq pencipta manusia dan alam semesta. Adakah hukum manusia lebih baik dari buatan Allah Swt.? Wallahualam bissawab. [LM/ry].
